Berita Pemprov NTT

Kakanwil Kemenkumham NTT Apresiasi Penataan Regulasi Pemda Sumba Barat

mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas," ujar Kakanwil Marciana dalam pertemuan jajaran pemerintah daerah

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
pk/ryan
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan foto bersama dengan Bupati Sumba Barat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat, Jumat 24 September 2021. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Pembangunan hukum dan HAM di daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Salah satu bagian pembangunan hukum adalah penataan regulasi daerah. 

Kepala kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat, Jumat 24 September 2021, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Yohanis Dade dan jajaran pemerintah daerah. 

Marciana yang hadir bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham NTT itu memenuhi undangan pemerintah daerah untuk melakukan asesmen penyusunan Naskah Akademik dan Draf empat Ranperda Kabupaten Sumba Barat. 

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung dengan audiensi bersama Bupati Yohanis Dade serta pertemuan bersama pimpinan organisasi perangkat daerah/unit kerja kabupaten itu, Marciana menegaskan pihaknya akan melaksanakan pendampingan dan pengharmonisasian untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 

Empat ranperda yang akan dilakukan harmonisasi terdiri dari Ranperda RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026; Ranperda Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Ikatan Belajar; Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, serta Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Baca juga: Waspada, Gejala Penyakit Kanker Tenggorokan, Bahaya Bisa Mengancam Nyawa Jika Masuk Stadium Lanjut

Apresiasi Kakanwil Marciana atas kerjasama yang terjalin dalam mewujudkan pembangunan hukum dan HAM di daerah termasuk dalam penataan regulasi di Kabupaten Sumba Barat yang berkualitas itu seturut kewenangan Kantor Wilayah Kemenkumham yang diatur dalam undang undang. 

Pasal 58 ayat (2) UU 15/2019 Tentang Perubahan Atas UU 12/2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyebutkan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu juga ditegaskan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020; dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 yang mengatur mengenai fasilitasi dan evaluasi Ranperda Kab/Kota harus terlebih dahulu dilakukan pengharmonisasian oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

"Oleh karena itu, keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan merupakan norma wajib yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami siap membantu Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas," ujar Kakanwil Marciana dalam pertemuan jajaran pemerintah daerah. 

Baca juga: BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang Keluarkan Peringatan Dini Tinggi Gelombang

Salah satu srikandi NTT itu memaparkan terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di daerah yakni di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, serta Pelayanan Hukum dan HAM. 

Menurut perempuan kelahiran Ngada Flores itu, Kabupaten Sumba Barat memiliki berbagai potensi kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal, terutama kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional seperti tradisi Pasola, tenun ikat yang sudah terkenal dan berkualitas bagus, serta Indikasi Geografis seperti kopi Sumba dan beras gogo. 

Karena itu Marciana meminta agar potensi kekayaan intelektual komunal yang luar biasa itu perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. 

"Khusus kain tenun ikat Sumba, saat ini sedang diproses untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, kerjasama Kanwil Kemenkumham NTT dengan Dekranasda Provinsi NTT," tutur Marciana. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved