Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Dialog Tribun Series: Cegah Negara Tanpa Arah, Negara Butuh Haluan Ketua MPR

Dialog Tribun Series: Cegah Negara Tanpa Arah, Negara Butuh Haluan Ketua MPR: Saya Hanya Melaksanakan Tugas

Editor: Kanis Jehola
foto kiriman Viktus Murin
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

POS-KUPANG.COM- WACANA amandemen terbatas UUD 1945 menguat setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI jelang peringatan HUT RI ke-76, Senin 16 Agustus 2021.

Hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR RI menyebutkan negara membutuhkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam bentuk hukum yang ideal.

Bamsoet mengatakan bentuk hukum ideal disini adalah melalui ketetapan MPR (TAP MPR). Dikhawatirkan apabila bentuk hukum PPHN hanya setara dengan Undang-Undang (UU) maka akan dengan mudah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pada awal Januari kemarin pada 2021, Badan Pengkajian MPR bertemu dengan pimpinan MPR menyampaikan hasil kajian atas rekomendasi MPR periode sebelumnya. Karena PPHN ini merupakan rencana jangka panjang, maka bentuk hukumnya perlu yang ideal dan penempatannya di atas undang-undang, agar tidak ditorpedo dengan Perpu ataupun tidak bisa digugat di MK. Sehingga pilihan yang ideal adalah dengan TAP MPR," ujar Bamsoet, dalam webinar Tribun Series: Cegah Negara Tanpa Arah, Negara Butuh Haluan, Rabu 22 September 2021.

Baca juga: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Bilang Begini 

Bamsoet menyebut ada tiga pilihan bentuk hukum yang bisa diterapkan. Bentuk pertama adalah dengan UU, kedua adalah TAP MPR, sementara ketiga adalah masuk dalam konstitusi.

Hanya saja, keputusan itu sangat bergantung pada ke arah mana masyarakat hingga para stakeholder --dalam hal ini partai politik di MPR dan kelompok DPD - -bersepakat.

Politikus Golkar itu sendiri lebih cenderung memilih mengikuti rekomendasi Badan Pengkajian MPR dengan menggunakan TAP MPR. Sehingga kedudukan hukum PPHN sendiri akan lebih kuat dimana kebijakan yang sudah diputuskan dan dikerjakan oleh satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya tidak akan mudah diubah dengan Perpu dan gugatan di MK.

Selain itu, menurutnya akan sangat sulit apabila bentuk hukum konstitusi dipilih, karena harus merubah banyak pasal. Bamsoet menegaskan bahwa MPR hanya berupaya menambah dua ayat di dua pasal berbeda, yakni satu ayat di Pasal 3 dan satu ayat di Pasal 23.

Baca juga: Bambang Soesatyo Angkat Bicara: Pemerintah Pusat-Daerah Perketat Semua Pintu Masuk Pasca Lebaran

"Saya hanya melaksanakan tugas apa yang menjadi rekomendasi MPR, hanya menambah dua ayat. Menambah satu ayat di Pasal 3 adalah memberikan kewenangan kepada MPR untuk bisa membuat dan menetapkan PPHN. Kemudian di Pasal 23 tambah satu ayat yaitu memberikan kewenangan dan hak kepada DPR untuk mengembalikan rancangan undang-undang APBN manakala tidak sesuai dengan PPHN," katanya.

PPHN diperlukan, dikatakan Bamsoet, karena banyaknya ketidakselarasan pembangunan. Sebab selama ini sejak era reformasi, prioritas pembangunan selalu berubah ketika presidennya berganti. Dia meyakini proyek Hambalang sebagai pusat pembinaan olahraga nasional tak akan terbengkalai bila PPHN sudah dimiliki pascareformasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved