Ketua BPD HPJI Provinsi NTT Dr Ir Alfonsus Theodorus, MT: Pinjam Uang Solusi Percepat Bangun Jalan

Bagaimana HPJI mencermati jalan di NTT?

Dalam rapat forum resmi tersebut, kami melibatkan seluruh stakeholder untuk saling menukar pendapat dengan menukar khasana ilmu yang baru.

Baca juga: HPJI NTT Berharap Beri Kontribusi bagi Pembangunan Jalan di NTT

Sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Bappeda Provinsi NTT, semua ilmu pengetahuan maupun semua hal yang diperoleh langsung dikontribusikan di Bappeda.

Terkait infrastruktur jalan di NTT, bagaimana HPJI mencermati?

Seluruh infrastruktur jalan dengan sendirinya akan meningkatkan ekonomi, namun perluh waktu untuk menyesuaikan hal tersebut. Di NTT terdapat 906 kilometer jalan yang belum baik. Selama dua tahun ini, kami telah menyelesaikan 200-400 kilo jalan lebih.

Jalan yang telah dituntaskan atau diselesaikan, dalam skema pembangunannya harus diperhatikan keterbatasan fiskal dengan wilayah NTT yang LHR atau traffiknya rendah tidak seperti di pulau jawa.

Maka, dalam membentuk aspek konstruksi jalannya dengan analisis HPJI serta berkoordinasi dalam lintas internal dalam skema pembangunan ini ada beberapa pilihan yang harus digunakan.

Apabila kita melihat trafiknya rendah dengan jalan yang harus dibuat berlapi-lapisan hingga jalannya bagus, jadi pembangunan jalan di NTT harus berkelanjutan karena kapasitas terbatas dan trafiknya rendah

Ada solusi yang ditawarkan pemerintah dengan skema pinjaman daerah. Bagaimana HPJI NTT mencermatinya?

Saya menjawab dari dua sisi. Sebagai seorang HPJI, tentu saja keputusan pemerintah didasari oleh berbagai sektor atau berbagai hal terutama dalam skema pembangunan jalan harus di pilah-pilah dalam mengambil jenis konstruksinya. Apabila di daerah tertentu yang sangat membutuhkan aspal, pihaknya akan membuat aspal, tapi dengan ketentuan tidak boleh lama untuk dibiarkan tidak boleh beraspal.

Apabila konstruksinya rendah pada musim hujan akan terjadi kerusakan. Maka secara cepat dilakukan penyesuaian untuk melakukan perataan terbukan di atas fondasi hingga permukaan.

Di sisi teknokrat, kebijakan yang telah diambil adalah bagian dari visi misi Gubernur untuk menyelesaikan seluruh pembangunan jalan yang ada di Provinsi NTT. Langka ke depan untuk melakukan pembangun jalan jauh lebih baik lagi dengan cara meminjam. Cara percepatan proses pembangunan jalan di NTT harus melalui pinjaman.

Terkait dengan pinjaman ini harus dipandang atau dilihat dari berbagai sektor. Apabila pembangunan jalan dibangun dalam tiga tahun, tapi dananya kurang, maka harus melakukan pinjaman yang besar dengan pemikiran bagaimana harus bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan memperhatikan kapasitas viskal.
Semua domainnya diaprove oleh pemerintah pusat. Tidak bisa kita meminjam uang dan pemerintah pusat tidak aprove. Karena di dalamnya defisit melampaui anggaran yang ada.

Skema inilah yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi NTT ke Pusat dengan melihat berbagai sektor agar pemerintah pusat dan memberikan izin.

Jadi ini semua telah di analisis terlebih dahulu, termasuk kemampuan pemerintah daerah untuk mengembalikan angsuran?