Berita Flores Timur
Fraksi PAN DPRD Flotim Komit Kawal Rekomendasi BPK Audit Dana Covid-19
Fraksi PAN DPRD Flotim Komit Kawal Rekomendasi BPK Audit Dana Covid-19 di Kabupaten Flores Timur
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda
POS-KUPANG.COM, LARANTUKA- Fraksi PKB dan Nasdem resmi menarik dukungan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Flores Timur, Robertus Rebon Kereta menyusul adanya rekomendasi lembaga DPRD audit investigasi BPK Perwakilan NTT terhadap pengelolaan dana covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 14 miliar di dinas perkebunan dan BPBD.
Fraksi PKB dan Nasdem sebelumnya tergabung dalam tim 16 bersama dua fraksi lainnya, Gerindra dan PAN mendukung adanya pansus penelusuran penggunaan dana covid.
Penarikan dukungan mosi tidak percaya oleh PKB dan Nasdem itu tak membuat fraksi PAN dan Gerindra goyah.
Ketua Fraksi PAN, Rofinus Baga Kabelen mengaku tetap komitmen mengawal rekomendasi DPRD ke BPK NTT untuk segara melakukan audit investigasi dan tetap pada pendirian menolak pencabutan mosi tidak percaya terhadap pimpin DPRD yang sudah diajukan sebelumnya. Meski demikian, Ketua DPC PAN ini mengaku menghargai keputusan politik fraksi Nasdem dan PAN.
Baca juga: Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19, DPRD Flotim Rekomendasikan BPK Audit Investigasi di Dua OPD
"Saya dan teman-teman fraksi PAN menghargai sikap fraksi Nasdem dan PKB. Bahwa alasan sudah goal agenda perjuangan dengan dijatuhkan palu pimpinan yang merekomendasikan ke BPK Perwakilan NTT untuk lakukan audit investigasi dan pertimbangan kemanusiaan yang juga menjadi salah satu pertimbangan fraksi Nasdem, kita menghargai. Tapi bagi Fraksi PAN, goalnya bukan di palu sidang itu. Goalnya itu ketika rekomendasi lembaga DPRD beserta lampiran terkait data pendukung dilakukan audit investigasi itu sudah diserahkan ke BPK RI Perwakilan NTT untuk dilakukan audit," ujarnya kepada wartawan, Kamis 17 September 2011.
Ia mengatakan, sikap politik menghadapi polemik itu tergantung kemauan baik politik pimpinan juga secara kelembagaan yang mesti melihat pengalaman pasca perda pertanggungjawaban APBD tahun 2020, bahwa rekomendasi audit investigasi tidak bisa ditindaklanjuti BPK NTT karena tidak didukung data yang akurat.
Karena itu, kata Rofin, butuh komitmen lembaga DPRD untuk mengawal rekomendasi itu.
"Ini jalan terbaik, karena ini juga menyangkut wibawa lembaga DPRD. Kita akan terus kawal komitmen ini, bukan berarti kita tidak punya pertimbangan kemanusiaan. Bicara soal pertimbangan kemanusiaan, ya saya juga punya kedekatan. Tapi bukan soal itu. Mungkin kami beda cara pandang. Bagi saya komitmen besar itu jadi yang utama. Jangan sampai kepentingan personal yang dominan," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem, Ahmad Mukhtar mengungkapkan alasan Nasdem menarik dukungan mosi tidak percaya karena dua faktor yakni, tujuan penelusuran dana covid sudah terpenuhi melalui rekomendasi ke BPK dan juga faktor kemanusiaan.
Baca juga: Dana Covid-19 Sebesar Rp 52 Juta Mengalir ke Korban Bencana Ile Ape, Sekda Flotim : Salah Input
"Harapan teman-teman sudah terpenuhi. Bahwa BPK akan lakukan audit investigasi ke dua OPD yang mengelola dana covid. Jika hal itu sudah terpenuhi, untuk apa kami bertahan dengan mosi tidak percaya? Satu lagi dari sisi kemanusiaan. Mosi tidak percaya itu dipublikasikan di media massa, bagaimana perasaan keluarga ketua DPR. Bagi kami, ini sudah cukup memberi pelajaran ke Ketua DPR bahwa keputusannya waktu itu adalah salah," jelasnya.
Ia juga membantah jika penarikan dukungan mosi tidak percaya itu karena ada deal-deal politik. "Tidak ada deal politik. Kami cabut karena tujuan kami sudah terpenuhi dan juga alasan kemanusiaan. Itu saja," tutupnya. (*)
