Aturan Visa Pertanian Australia yang Baru Mengancam Program Pekerja Musiman dari Timor Leste

Saat ini pemerintahan Australia berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Scott Morrison yang merupakan koalisi antara Partai Liberal, termasuk PM Morrison, dan Partai Nasional yang mendapat jatah Wakil Perdana Menteri yang dijabat Barnaby Joyce.

Seperti diberitakan abc news sebelumnya, sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Wakil PM Barnaby Joyce, Menteri PertanianDavid Littleproud, Menteri Luar Negeri Marise Payne, dan Menteri Imigrasi Alex Hawke, menyebut bahwa visa itu akan tersedia bagi pekerja di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan proses pengolahan daging serta bisa membuka jalan bagi kemungkinan mendapatkan status penduduk tetap atau tinggal di kawasan regional di Australia.

"Visa pertanian Australia akan dibuka bagi pelamar dari sejumlah negara yang telah melakukan negosiasi dalam perundingan bilateral," kata pernyataan tersebut.

"Kondisi dan persyaratan lengkap terkait visa ini akan dikembangkan dan diterapkan dalam tiga tahun ke depan di saat visa ini mulai diberlakukan."

"Aturan yang memungkinkan pembentukan visa pertanian Australia ini akan rampung pada akhir September 2021.

"Penerapan visa ini akan tergantung pada perundingan dengan negara-negara mitra."

Seperti sudah diungkapkan ABC sebelumnya, hanya beberapa hari sebelum adanya pergantian pimpinan Partai Nasional dari Michael McCormack ke Barnaby Joyce, Menteri Pertanian Littleproud mendapatkan kepastian dukungan pemerintah bagi adanya visa tersebut sebagai imbalan dukungan Partai Nasional bagi perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Inggris.

Dalam perjanjian dagang dengan Inggris itu, tidak ada lagi keharusan bagi pemegang visa Work and Holiday (WHV)dari Inggris yang dikenal dengan istilah backpackers untuk bekerja di kawasan pertanian di Australia guna memperpanjang visa.

Hal tersebut membuat hilangnya sekitar 10 ribu pekerja dari sektor pertanian.

Saat itu, Menteri Littleproud mengatakan visa baru akan dibuat sebagai jaminan pengganti hilangnya pekerja asal Inggris tersebut.

Belum ada rincian angka dan negara asal pekerja

Pernyatan para menteri yang dikeluarkan hari Senin 23 Agustus 2021 tidak menyebutkan angka, dan mengatakan jumlah pekerja yang akan datang tergantung pada kebutuhan yang ada.

Namun karena penerbangan masuk ke Australia sekarang ini masih dibatasi, dan mereka yang datang juga harus menjalani karantina, para penerima visa ini juga masih tergantung pada kebijakan COVID-19.

"Jumlah tempat karantina masih menjadi hambatan terbesar dalam mendatangkan pekerja asing di mana tidak ada warga Australia yang cukup untuk mengisi lapangan pekerjaan," kata pernyataan bersama tersebut.

Masalah kekurangan tenaga kerja sudah ada sebelum pandemi dan para petani sudah lama menyerukan adanya visa khusus yang bisa menarik pekerja untuk membantu saat musim panen.

Meski PM Scott Morrison saat ia mulai berkuasa mengatakan kepada Federasi Petani Nasional bahwa dia mendukung visa tersebut, tetapi anggota parlemen lain dari partai PM Morrison menentang.

Beberapa anggota Partai Liberal khawatir visa khusus tersebut nantinya akan membuat semakin banyak visa khusus di berbagai bidang.

Sementara beberapa yang lain mengkhawatirkan visa pertanian ini akan menggantikan skema yang sudah ada yang melibatkan pekerja dari negara-negara Pasifik.

Menteri Pertanian David Littleproud berulang kali mengatakan bahwa visa baru ini akan menjadi tambahan dari skema yang sudah ada untuk pekerja dari Pasifik.

"Visa ini merupakan perubahan struktural bagi sektor tenaga kerja di bidang pertanian," kata Littleproud.

"Ini akan memberikan kepercayaan diri bagi para petani untuk menanam produk pertaniannya dan tahu bahwa mereka nantinya bisa menjualnya."

"Ini akan menjadi tambahan bagi program Pasifik yang sudah ada dan juga akan membuka jalan bagi kemungkinan mendapatkan status penduduk permanen."

Walau masih menunggu rincian lebih lanjut, pernyataan para menteri telah memastikan keberadaan visa pertanian ini.

Pernyataan ini diumumkan saat negara bagian Australia Barat sedang berusaha keras mencari solusi guna menutupi tenaga kerja yang kurang menjelang panen raya tanaman gandum.

Menteri Littleproud minggu lalu mengatakan bahwa dia mendukung perundingan yang dilakukan pemerintah Australia Barat untuk menggunakan bekas tempat pusat penahanan milik Northern Territory sebagai tempat karantina bagi pekerja yang datang untuk membantu panen gandum.

Namun, sejauh ini kemungkinannya kecil terjadi karena belum ada persiapan sama sekali yang dilakukan pemerintah Australia Barat dan Northern Territory bagi fasilitas karantina di wilayah Bladin tersebut.

Ekonom pemerintah memperkirakan bahwa harga buah dan sayuran segar akan naik sekitar 25 persen karena berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian.

Sumber: devpolicy.org/detik.com