Bupati Sumba Barat Minta Tim Gabungan Terus Lakukan Pengawasan Dan Penertiban BBM

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H meminta tim gabungan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap distribusi bahan bakar minyak ( BBM) subsidi.

Hal itu bertujuan agar distribusi BBM tepat sasaran dan tepat aturan, untuk mencegah penimbunan dan kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Sumba Barat serta untuk menertibkan pedagang eceran BBM yang tidak taat aturan.

Demikian disampaikan Kepala Bagian ESDM Setda Sumba Barat, Grace Ora, SSi di Waikabubak, Sumba Barat belum lama ini.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat bersama yang dipimpin Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H belum lama ini menyebutkan persoalan BBM ini sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan banyak orang. Fakta lapangan menunjukan ada oknum sering melakukan pengisian BBM bersubsidi berulangkali dan kemudian menjual kepada masyarakat dalam hal ini para pedagang eceran dengan harga lebih mahal.

Baca juga: Saat Pimpin Apel Kerja OPD, Bupati Sumba Barat Tegaskan Berlakukan PP 53 Tahun 2021

Tindakan pengisian BBM bersubsidi berlebihan tersebut menyebabkan terjadi antrian panjang di sepanjang jalan yang menyebabkan gangguan kelancaran lalu lintas di areal jalan raya depan SPBU km 2 dan SPBU km 3 Kota Waikabubak, Sumba Barat.

Ditengah kondisi sulit yang dihadapi pmerintah masih ada pihak-pihak tertentu melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi kepada industri. Perbuatan tersebut bertujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan banyak orang.

Ia menambahkan ada beberapa kendala yang dihadapi selama ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal penggunaan BBM bersubsidi.

Baca juga: Bupati Yohanis Dade Minta Kadin Berkontribusi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hal itu ditandai dengan masih adanya masyarakat menjual BBM bersubsidi seperti bensin dan solar tidak sesuai aturan yang berlaku. (*)

Baca Berita Sumba Barat Lainnya