Ahok Ternyata Suka Bocorkan Data Dugaan Mark Up Anggaran Saat Jadi Anggota DPR RI Dulu, Pantesan!

Pun ia tetap melakukan transparansi itu hingga duduk di Senayan.

“Saya lakukan di DPR RI adalah transparansi, saya satu-satunya anggota DPR RI yang melaporkan secara lengkap dari perjalanan dinas termasuk keuangan resesnya,” kata Ahok.

Bukan cuma transparansi di pengelolaan keuangannya, Ahok juga ternyata kerap membocorkan adanya dugaan mark up di DPR RI.

“Termasuk bagaimana oknum-oknum di DPR lakukan permainan mark up di DPR saya laporkan itu semua di website,” kata Ahok.

Baca juga: Ahok Beri Respon Mengejutkan Soal Putra Sulungnya Terjerat Kasus Hukum, Apa? Sean Bisa Buktikan Kok!

Diketahui saat kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik mencuat, hanya Ahok satu-satunya anggota Komisi II DPR RI yang tidak disebut KPK dalam dakwaan.

Saat itu ia duduk di komisi II dari fraksi Partai Gerindra.

Ahok sempat kembali bercerita soal kasus mega korupsi itu usai KPK menetapkan beberapa tersangka.

Dikutip dari Kompas.com Ahok mengatakan, ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dia merupakan orang yang paling keras menolak proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP.

Ahok mengatakan hal itu untuk mengomentari isu yang menyebutkan dia ikut menerima dana dari pengadaan e-KTP.

"Saya paling keras menolak e-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin 6 Maret 2017.

Ahok mengaku tidak tahu-menahu soal pembagian fee dari pengadaan e-KTP maupun tentang dia masuk dalam daftar orang yang menerima fee.

Hal yang terpenting, kata dia,  adalah dirinya tidak menerima dana apapun. Dia juga tidak tahu ada pembagian dana itu.

Baca juga: Anak Perempuan Ahok Masih Bayi Sudah Digoda Sosok ini, Bibiir Sarah Eliana Purnama Disebut Seksi

"Itu cuma daftar penerima (fee) e-KTP atau daftar Komisi II?" kata Ahok. "Masuk daftar itu kan bisa saja orang yang mau bagiin bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak," kata Ahok.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar.

Dia berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu.