Proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo KLHK, Ini Komentar Anggota DPRD Mabar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Anggota DPRD Manggarai Barat, Inocentius Peni menyoroti proyek Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis 26 Agustus 2021.

Proyek senilai Rp 39.658.736.000 itu terletak di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). 

Persemaian modern itu akan menghasilkan bibit tanaman sebanyak 5 juta bibit per tahun, yang akan menunjang destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo dengan jenis tanaman meliputi tanaman hutan. 

Saat ini, proyek yang direncanakan di atas lahan seluas 30 hektare tersebut dalam tahap pertama seluas kurang lebih 3 hektare.

Baca juga: Kasus Korupsi Pengalihan Aset Tanah Pemda, Ini Komentar Ketua DPRD Manggarai Barat

Sejumlah pohon ditumbangkan oleh ekskavator yang beroperasi, sekaligus meratakan tanah. 

Inocentius Peni yang juga Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) DPRD Kabupaten Mabar mempersoalkan proyek yang dinilai merusak ekosistem dan kawasan hutan karena sejumlah pohon berukuran besar ditumbangkan. 

Dijelaskannya, hingga saat ini DPRD Kabupaten Mabar pun belum mendapatkan informasi terkait proyek tersebut.

"Pertanyaan penting kepada pemerintah pusat, apakah kewenangan yang diberikan kepada KLHK apakah termasuk sampai mengabaikan pemerintah daerah?. Karena, kita tanya ini tidak ada informasi yang disampaikan secara resmi kepada DPRD, karena kewenangan ada di KLHK lalu kewenangan kami di daerah tidak dilihat sebagai sesuatu yang strategis untuk kita duduk bersama membicarakannya," katanya.

Baca juga: Ketua DPRD Manggarai Barat Dorong Perumda Wae Mbeliling Optimalkan Pelayanan Air Bersih

"Kenapa kami persoalkan, karena kita tidak ingin hutan yang memiliki fungsi ekologis yang sangat besar terutama untuk kepentingan Labuan bajo dirusak dengan cara seperti ini," jelasnya. 

Pihaknya juga menyoroti tujuan dan manfaat dari pelaksanaan program tersebut, sebab masih banyak lahan tidur lainnya yang dapat digunakan. 

"Tujuannya untuk pembibitan dan pembibitan karena aspirasi dari masyarakat saya ingin tanya, masyarakat yang mana? Kita punya lahan pertanian cukup banyak, kenapa tidak berdayakan lahan-lahan petani itu untuk pusat-pusat pembibitan. Bagaimanapun mungkin melakukan pembibitan tapi dengan cara merusak  hutan ini sendiri jadi saya tidak membayangkan kerusakan. Saya tidak bisa bayangkan kerusakan yang dialami Labuan Bajo kalau ini terus dibiarkan dan 30 hektare tersebut bukan luasan yang kecil, besar sekali," ungkapnya. 

Pihaknya juga meminta agar terdapat koordinasi dan diskusi dari KLHK dan DPRD Mabar terkait detail program tersebut. 

"Oleh karena itu kami, saya sebagai ketua Fraksi di DPRD Mabar tidak sudi melihat seperti ini, pemerintah pusat juga harus memberi ruang untuk kita duduk berbicara terkait kepentingan ini, kalau ini kepentingan masyarakat mabar, mari kita diskusi. Jangan secara sepihak karena kewenangannya lalu pemda tidak diperhatikan," katanya. 

Ia juga meminta pemerintah pusat menyampaikan secara resmi terkait detail program tersebut kepada masyarakat Kabupaten Mabar. 

"Ini untuk siapa dan untuk tujuan apa.  Ini sumber air banyak sekali, tadi kita lihat ada sumber mata air, tapi mereka bilang bukan sumber mata air. Jadi 2-3 tahun ke depan bisa hilang sumber mata air yang ada di dekat galian mereka. Kalau tidak terlalu urgent untuk kepentingan masyarakat mabar atau NTT yang mereka bilang tadi ya jangan dipaksakan, pertimbangkan dulu yang menjadi kepentingan masyarakat Manggarai Barat," katanya. 

"Kita di sini di satu sisi berterima kasih Sudah membuat pariwisata Labuan bajo semakin hebat, Tapi apa manfaatNya pariwisata kalau lingkungan hidup yang ada di sekitarnya juga dirusak," Tambahnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mabar, Marselinus Jeramun meminta Bupati Mabar, Edistasius Endi untuk turun ke lokasi tersebut. 

Sebab, hutan tersebut dinilai sebagai hulu sungai Wae Mese yang selama ini menjadi sumber air bagi warga Labuan Bajo. 

Jika aktivitas pemotongan pohon dilakukan, dikhawatirkan debit air bagi warga Labuan Bajo akan berkurang. 

"Di sini ada 4 mata air yang menyuplai air ke Wae Mese. Nah kalau di sini sudah dimatikan secara sistematis atau by design ini ya pertanyaan kita proyek air wae Mese senilai Rp 47 milyar, sumber air dari mana lagi," katanya. 

Di kesempatan yang sama, Karyawan Pelaksana Proyek PT Mitra Eclat Gunung Arta (MEGA), Fadlin mengakui proyek tersebut merupakan proyek dari KLHK dengan total lahan seluas 30 hektare. 

Saat ini, pembagunan yang dilakukan yakni pembangunan tahap kedua dengan luas lahan 3.2 hektare. (*)

Berita Manggarai Barat Lainnya