Breaking News:

Berita Sumba Barat

Enam Fraksi DPRD Sumba Barat Terima Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2020

Enam Fraksi DPRD Sumba Barat Terima Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2020

Penulis: Petrus Piter | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
Sidang paripurna DPRD Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD, Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda perubahan nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Jumat 20 Agustus 2021 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Enam fraksi DPRD Kabupaten Sumba Barat menyatakan menerima nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan rancangan peraturan daerah ( Ranperda) perubahan nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana disampaikan Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, S.H dalam sidang paripurna DPRD Sumba Barat, Selasa18 Agustus 2021 untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan DPRD Sumba Barat.

Keenam fraksi DPRD Kabupaten Sumba Barat tersebut adalah fraksi Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PDI Perjuangan, Demokrat, Perindo dan Fraksi PKB - PA.

Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Drs. Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H serta dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H- John Lado Bora Kabba, Jumat Agustus 2021.

Fraksi Partai Gerindra, dalam pemandangan umumnya, secara umum menyatakan menerima kedua rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk dibahas pada tahapan persidangan berikutnya dan tentu disertai catatan-catatan.

Baca juga: Rapat Dengar Pendapat Batal, DPRD Sumba Barat Daya Sesalkan Sikap Pemerintah Tak Hadiri Sidang

Begitu pula fraksi Partai Golkar, Nasdem, PDI Perjuangan, Demokrat, Perindo dan Fraksi PKB - PAN menyatakan menerima kedua Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan DPRD Sumba Barat seterusnya.

Diberitakan sebelumnya Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna DPRD Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs. Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Rabu 18 Agustus 2021.

Menurut Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama dengan DPRD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 juga penyampaian materi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Baca juga: Ini Alasan Anggota DPRD Sumba Barat Desak Pemkab Percepat Vaksinasi, Simak Yuk Informasinya

Bupati Sumba Barat Yohanis Dade lebih lanjut menyatakan dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi maka pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah bertujuan menselaraskan kelembagaan perangkat daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah.

Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Hal itu bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. (*)

Berita Sumba Barat Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved