Tanggung Jawab Mengisi Kemerdekaan

Oleh: Frans.X.Skera, Warga Kota Kupang.

POS-KUPANG.COM- Alinea pertama pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengatakan kemerdekaan adalah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Kemerdekaan tidak saja merupakan hak, tetapi juga membawa kewajiban bagi mereka yang memperolehnya. Kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun di segala bidang agar warga yang merdeka itu hidup lebih layak dan bermartabat.

Dengan demikian kemerdekaan membawa tanggung jawab mulia dan berat bagi semua warga Negara. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik, tidak serta merta datang tetapi harus terus diperjuangkan dengan kerja keras yang cerdas.

Bagaimana keadaan NTT setelah 76 tahun bebas dari penjajahan ? Harus diakui bahwa kita belum bebas sesungguhnya, karena masih ada penjajah bentuk lain yang menindas .Kita memang merdeka tetapi masih merana sebab ada cukup banyak warga sederhana yang didera ketiadaan.

Baca juga: Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Provinsi NTT Akan Dilaksanakan Secara Terbatas 

Pada dasarnya, ada empat komponen masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengurangi kalau belum bisa membebaskan kemiskinan, kebodohan dan lilitan penyakit di NTT, yaitu para pemimipin, kaum intelektual, para pengusaha dan rakyat.

Keempat unsur ini harus bekerja sama dan sama sama bekerja untuk mengisi kemerdekaan, sesuai peran dan kemampuan masing masing.

Berbicara tentang pemimpin, berarti berbicara tentang orang-orang yang berperan menggerakkan orang lain yang dipimpin, untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi pemimpin pemerintahan, partai politik, agama, perusahan, organisasi massa dan lain lain.

Dari semua pimpinan yang disebut ini, pemimpin pemerintahan mempunyai tanggung jawab lebih besar dan berat, karena diberi kuasa oleh rakyat dan diberi dana, sumber daya pegawai, peralatan dan berbagai fasilitas untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan,dan pelayanan masyarakat.

Baca juga: Sambut HUT ke 75 Kemerdekaan RI, Aston Hotel Kupang Kenang Jasa Para Pahlawan Tabur Bunga ke TMP

Statusnya yang istimewa itu menuntut mereka memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas pada rakyat, bangsa dan negara. Mereka diharapkan punya kemampuan guna memberdayakan tiga komponen lainya agar bisa berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan.

Tanggung jawab pemimpin pemerintahan adalah menggerakkan ASN dan rakyat untuk bekerjasama mewujudkan tujuan berpemerintahan yaitu kebaikan dan kebahagiaan bersama.

Guna mencapai tujuan dimaksud, pemimpin membuat visi misi dan berbagai kebijakan yang mengena. Pemimpin bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efisien dan efektif, dengan selalu taat konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengutamakan kepentingan rakyat, adil untuk semua, dan tidak menyalah gunakan wewenang.

Khusus untuk gubernur ada tanggung jawab tamabahan yaitu mengkoordinir, membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kabupten/kota.

Karena DPRD adalah partner pemerintahan, maka perannya dalam mensukseskan tujuan berpemerintahan, cukup besar, melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

DPRD diharapkan selalu menampung aspirasi dan kepentingan rakyat, kemudian memperjuangkannya agar kebutuhannya dapat terpenuhi, dan masalah-masalah yang dihadapi bisa terselesaikan.

Demikian juga, agar program program pemerintah berhasil sesuai perencanan, perlu ada pengawasan intensif dari DPRD. Kritik membangun dengan mengajukan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah, sangat dibutuhkan.

Kerja sama dengan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mutlak diperlukan, dan praktik kolusi guna menggerogoti anggaran Negara harus dicegah dan diberantas.

Sehebat apapun visi misi dan kebijakan yang dibuat kalau tidak didukung ASN pelaksana yang mampu, jujur dan berdedikasi, mustahil tujuan berpemerintahan bisa tercapai. Tanggung jawab ASN adalah menjabarkan visi misi dan kebijakan dalam program-program kerja yang realistis, kemudian dengan pengelolaan yang baik melaksanakan program-program tersebut.

Karena itu ASN pelaksana dituntut memiliki kapasitas dalam arti menguasai masalah, sistim dan cara kerja yang efisien dan efektif, serta solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Pengalaman kerja, karenanya sangat berperan, selain kejujuran dan kesetiaan pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Suasana kerja yang aman dan nyaman perlu diciptakan oleh pemimpin sehingga para pelaksana program bisa bekerja dengan baik.

Tanggung jawab kaum intelektual tak boleh disepelekan. Sebagai sumber inovasi dan kreatifitas, mereka diharapkan memberikan pemikiran pemikiran ilmiah terapan, berupa solusi masalah masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, atau cara cara kerja baru praktis untuk meningkatkan pendapatan rakyat.

Misalnya, NTT memiliki lahan kritis lebih dari satu juta ha, bagaimana caranya mengubah lahan kritis menjadi lahan produktif, atau guna mengatasi kekurangan pakan sapi di musim kemarau, bagaimana mengajar rakyat agar bisa membuat pakan dari rumput kering, batang jagung dan padi dari pada dibakar.

Fakultas Peternakan sudah lama berdiri, tetapi belum nampak perannya sehubungan dengan hal terakhir ini, padahal pakan ternak sapi di musim kemarau sungguh memusingkan para petani.

Berbicara tentang kaum intelektual, tentu ada kaitan erat dengan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berikut kontribusinya dalam mengupayakan perubahan dan pertumbuhan. Kemajuan satu bangsa dan negara, tak pelak lagi, sangat tergantung dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Para pengusaha diharapkan berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli rakyat, dengan mengmbangkan usaha- usaha berbasis potensi lokal.

Mereka juga bisa memberikan pemikiran kepada pemerintah dan bekerja sama dengan para investor guna mengembangkan potensi ekonomi daerah yang belum dikelola. Bantuan pemerintah menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, akan sangat membantu pelaksanaan tanggung jawab para pengusaha.

Komponen terakhir yang punya tanggung jawab mengisi kemerdekaan, adalah rakyat. Ada dua kelompok yaitu para petani, buruh dan nelayan, dan kedua, yang dinamakan orang "masyarakat sipil.

Tersedianya cukup pangan, sehingga kita bicara tentang ketahanan pangan yang tangguh, sangat tergantung dari kerja keras para petani. Karenanya, perhatian Pemerintah terhadap kehidupan petani yang lebih baik, sangat dibutuhkan. Pengaturan harga produk-produk petani yang menguntungkan, subsidi pupuk, alsintan dan obat obat anti hama dari pemerintah, sangat membantu terciptanya ketahanan pangan.

Perhatian berupa bantuan dana dan fasilitas,serta pelatihan, juga dibutuhkan oleh para nelayan,jika menginginkan produksi hasil laut banyak. Kenyataan bahwa para nelayan yang menyabung nyawa di laut lepas, pendapatannya masih jauh di bawah pengusaha hasil laut, tentu patut mendapat perhatian pemerintah.

Para buruh pun sangat berperan dalam peningkatan perekonomian negara. Karena itu, pendapatannya, jaminan keselamatan kerja dan hari tuanya yang sering kali bermasalah dengan para majikan, perlu selalu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Inilah tiga kelompok rentan yang paling banyak dililit kemiskinan, padahal peran mereka luar biasa besar untuk mengisi kemerdekaan.

Menurut Marcus Mietzner, Peneliti Politik Indonesia dari Australia National University, masyarakat sipil adalah kelompok masyarakat yang terorganisir, relatif otonom dari lembaga lembaga negara. Mereka mengartikulasikan nilai-nilai dan membangun solidaritas dalam mencapai tujuannya.(ref.Kompas,5-3-2020).

Sudah 63 tahun para pemimpin pemerintahan silih berganti melaksanakan tanggung jawabnya mengisi kemerdekaan. Sudah selama itu pula tiga komponen lainnya berperan sesuai fungsi masing masing, berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang.

Namun apa hendak dikata, kemiskinan masih saja setia lengket dengan Propinsi Nelayan Tani dan Ternak ini. Entah apa gerangan yang menyebabkan kemiskinan demikian setia tinggal di daerah ini, padahal sudah begitu banyak dana, pikiran, tenaga,dan waktu dicurahkan untuk mengenyahkannya. Apakah karena "salah urus" atau "kurang lurus dan tulus"?

Kemiskinan juga yang menyebabkan Pemerintahan Viktor-Yos dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD NTT yang dihadiri Mendagri pada tanggal 10-9-2018, bertekad menabuh perang melawan penjajah baru ini.

Amunisi yang disiapkan untuk bertempur adalah lima misi yaitu pengembangan pariwisata, pembangunan kesejahteraan rakyat, infra struktur, reformasi birokrasi dan pengembangan SDM.

Pelaksanaan perang melawan kemiskinan, dimulai dengan meluncurkan program tanam jagung panen sapi (TJPS), budidaya ikan kerapu, pengembangan tambak garam, pelaksanaan festival pariwisata dan budaya, dan pembangunan jalan dan jembatan.

Sehubungan dengan program TJPS, rupanya Gubernur bercita cita mewujudkan ketahanan pangan, menjadikan NTT lumbung jagung Nasional dan membangun industri pakan ternak.

Sejak dilantik tahun 2018, Gubernur terus menekankan agar program tanaman pangan segera dilaksanakan, tetapi sayang, program TJPS baru terlaksana pada April 2020, entah apa gerangan alasannya. Dengan dana sebesar Rp 25 miliar diluncurkan program TJPS seluas 10.000 ha tersebar di 16 kabupaten.

Ada hal yang menarik yaitu ternyata TJPS, sudah berubah dan berkembang menjadi TJPH, tanam jagung panen hewan, karena dari 18.409 ton jagung yang dihasilkan ternyata petani bisa membeli 6374 ekor ayam, kambing1168 ekor, babi 1964 ekor dan sapi 628 ekor.

Tidak ada penjelasan apakah 6374 ekor ayam dimiliki berapa petani, dan apakah benar ada 1168 petani memiliki masing masing satu ekor kambing, 1964 petani memiliki masing masing satu ekor babi, dan 628 petani memiliki masing masing satu ekor sapi.

Sungguh hebat program TJPS hanya dalam waktu begitu singkat merubah petani, dari petani subsistem menjadi petani komersial. Biasanya merubah satu budaya atau kebiasan, membutuhkan waktu lama. Perlu penyesuaian, belajar dan terus belajar sambil dibimbing oleh orang yang lebih pandai, terampil dan berpengalaman.

Lompatan budaya yang disebabkan program TJPS ini, instan dan tentu menarik untuk diteliti oleh Perguruan Tinggi. Ada banyak hal yang patut dipertanyakan sehubungan dengan data hasil TJPS.

Pengecekan langsung oleh Anggota DPRD NTT, juga sangat dibutuhkan mengetahui keadaan sebenarnya. Demi terwujudnya cita cita gubernur sekaligus mengurangi kemiskinan, jangan sampai terjadi apa yang disebut orang "laporan indah kabar dari rupa" (*)

Baca Opini Pos Kupang Lainnya