Kenakan Pakaian Adat Suku Badui Saat Sidang Tahunan MPR RI 2021 Presiden Jokowi Ungkapkan Alasan Ini
Anda masih ingat sidang tahunan MPR tahun 2020 dimana Presiden Jokowi memilih mengenakan pakaian adat Sabu Raijua? Tahun ini pilih pakaian Suku Badui
Dikarenakan masih dalam suasana Pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR yang rutin digelar setiap 16 Agustus menerapkan protokol kesehatan ketat, diantaranya dengan pembatasan peserta.
Undangan sidang tahunan yang hadir secara fisik hanya 60 orang.
Diantaranya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pimpinan DPR (5 orang), pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang).
Selain itu, Ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), serta 4 pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY).
Adapun Menteri yang hadir adalah Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Marives, Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Sementara sisanya akan hadir secara virtual.
Baca juga: Gaya Krisdayanti dan Mulan Jameela Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR Disorot, Intip Fotonya
Begini Penjelasan Jokowi
Jokowi menjelaskan alasan mengapa dirinya memilih pakaian adat Badui dalam pidato tahunan kenegaraan.
Jokowi mengaku suka karena desain pakaian adat Badui sederhana dan nyaman.
"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple dan juga nyaman dipakai," kata Jokowi, di penghujung pidato kenegaraan.
Jokowi mengucapkan terima kasih kepada tetua adat suku Badui yang menyiapkan pakaian adatnya tersebut.
"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Badui yang telah menyiapkan baju adat ini," katanya.
Baca juga: VIDEO: Inilah Makna dari Pakaian Adat Sabu Raijua NTT yang Dipakai Presiden Jokowi di Sidang Tahunan
Pandemi Belum Berakhir
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pandemi Covid-19 hingga saat ini belum juga berakhir.
Bahkan di 2022 mendatang kondisi yang dihadapi masih penuh dengan ketidakpastian.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Senin, 16 Agustus 2021.