Barisan Oposisi Presiden Jokowi Kini Bertambah, Karyono Wibowo Ungkap Hal Mengejutkan, Simak Di Sini

POS-KUPANG.COM -  Akhir-akhir ini, barisan kelompok oposisi terhadap kebijakan Presiden Jokowi semakin bertambah.

Hal itu seturut dengan semakin tingginya tingkat kritik terhadap semua kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu partai yang juga telah memposisikan diri sebagai oposisi, adalah Partai Demokrat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Politik yang juga Direktur  Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Kamis 12 Juli 2021.

Baca juga: Di Depan SBY, Xanana Gusmao Tepuk Bahu Ketua Umum Partai Demokrat, Memeluknya & Tersenyum, Ada Apa?

Karyono Wibowo mengungkapkan, bahwa salah satu partai politik yang sudah berada di kelompok oposisi, adalah Partai Demokrat.

Padahal, lanjut dia, partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dulunya merupakan partai penyeimbang.

Karyono Wibowo menyebutkan, bergesernya peran Partai Demokrat dari penyeimbang menjadi oposisi terlihat dari tingginya frekuensi kritikan kader partai itu ke Presiden Jokowi.

Sebagai contoh, katanya, dalam satu-dua bulan terakhir, Partai Demokrat gencar mengeritik penanganan pandemi covid-19, juga cat pesawat kepresidenan.

Baca juga: Ketua Demokrat Lembata : Wajar Teguran Wabup Langoday Kepada Pace Punang

Dan yang terakhir, politisi Demokrat,  Rachlan Nashidik mengunggah karikatur Jokowi yang ditempeli sejumlah tulisan, di akun twitter-nya.

"Kritik semakin banyak dan semakin sering. Sudah banyak kritikan terhadap kebijakan Presiden Jokowi.”

Bahkan ada juga kritik yang membandingkan Jokowi dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Meningkatnya intensitas kritikan itu, kata Karyono Wibowo menunjukkan kalau Demokrat sedang merubah posisinya dari partai penyeimbang atau yang banyak disebut oposisi banci menjadi oposisi murni," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Senin 9 Agustus 2021.

Hal itu kata dia, berbeda dengan posisi pada periode 2014-2019, Demokrat memilih menjadi penyeimbang dengan menyisipkan sejumlah apresiasi pada pemerintahan, atau mengkritik pemerintah disertai dengan solusinya.

Baca juga: Kader Demokrat Ini Heran, Rakyat Susah Diserang Covid-19, Kok Pemerintah Cat Pesawat Kepresidenan?

Perubahan posisi Partai Demokrat tersebut, lanjut dia, sesungguhnya bukan tanpa alasan.

Demokrat, kata Karyono memilih mengubah posisi diametral atau berhadap dengan pemerintah Jokowi untuk tujuan Pemilu 2024.

Partai Demokrat berharap pada ceruk pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Tentu harapannya dengan mendowngrade kinerja pemerintah atau performance pemerintah efeknya meningkatkan ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap Jokowi, sehingga ada peluang untuk menggaet pemilih," kata dia.

Baca juga: Cat Pesawat Kepresidenan Di Tengah Pandemi Covid-19, Demokrat Singgung Nyawa Presiden, Ada Apa?

Demokrat kata Karyono menyasar pemilih yang selama ini diambil oleh PKS. Pada 2019 lalu, suara PKS meningkat signifikan berkat posisi yang secara konsisten menjadi oposisi.

Pada Pileg 2014 PKS meraih 6,79 persen suara kemudian naik pada Pileg 2019 dengan mengantongi 8,21 persen suara.
Pada periode yang sama suara Demokrat justru menurun karena posisi sebagai penyeimbang.

"Pemilih yang tidak puas denga kinerja pemerintah banyak diambil oleh partai oposisi seperti PKS. sehingga suara PKS di 2019 justru naik signifikan karena memang mengambil posisi diametral," katanya.

Baca juga: DPC Demokrat Kota Kupang Bantu Pemuda Kembangkan Bidang Olahraga

Demokrat juga kata Karyono berharap seperti PDIP yang secara konsisten menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan SBY.

PDIP mampu memanage suara pemilih yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY.

Hanya saja kata Karyono, tidak mudah bagi Demokrat ingin seperti PDIP atau PKS.

Pertama partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki konsistensi.

Baca juga: Saat Idul Adha, Moeldoko dan Jhoni Marbun Pakai Seragam Partai Demokrat, Anak Buah AHY Tertawa Geli

Selain itu menurut dia, kritik yang dilontarkan Demokrat kepada pemerintah kebanyakan tidak esensial yang menyangkut hajat masyarakat banyak.

Akibatnya kritikan tersebut tidak berdampak positif pada elektabilitas.

"Kalau asal kritik tidak berdampak positif, bahkan bisa jadi boomerang. Kenapa AHY elektabilitasnya segitu segitu saja, karena kritik yang dilontarkan tidak esensial yang fundamental yang dilandasi bukti-bukti yang cukup yang mewakili masyarakat. Ibaratnya seperti serdadu yang memuntahkan banyak peluru tapi tidak mengenai sasaran," pungkasnya. (*)

Berita Lain Terkait Partai Demokrat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Semua Kebijakan Jokowi Dikritik, Demokrat Sekarang Sudah Jadi Oposisi