Berita Nasional

Tiga Langkah Strategis Menteri Risma Antisipasi Tindakan Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Bansos

Atas arahan Presiden tersebut, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memutuskan untuk melakukan penambahan bansos eksisting dan bantuan pangan untuk memba

Editor: John Taena
Rizki Sandi Saputra
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Pekalongan, Selasa 27 Juli 2021. 

POS-KUPANG.COM, PEKALONGAN - Mengantisipasi tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos), Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menerapkan tiga langkah strategis. 

Tiga langkah strategis tersebut dilakukan oleh Menteri Tri Rismaharini menyikapi instruksi Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian terkait, untuk meningkatkan upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19, di antaranya dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Ada Apa Mensos Risma Naik Pitam Saat Pantau Penyaluran Bantuan di Tuban: Kemana Uangnya?

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Pekalongan, Selasa 27 Juli 2021.
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Pekalongan, Selasa 27 Juli 2021. (Rizki Sandi Saputra)

 

Hal itu seraya dengan, keputusan perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang akan berlangsung hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Atas arahan Presiden tersebut, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memutuskan untuk melakukan penambahan bansos eksisting dan bantuan pangan untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Adapun upaya tersebut dilakukan secara intensif dengan melakukan pengecekan langsung penyaluran bansos di sejumlah daerah.

"Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan," ucap Menteri Risma saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 27 Juli 2021.

Baca juga: Risma Murka Lalu Ancam Pindahkan PNS Ini Ke Papua Tujuannya Baik Tapi Responnya Singgung Joko Widodo

Lebih lanjut, kata Risma, untuk menghindari atau menutup celah korupsi penyaluran bansos, Mantan Walikota Surabaya itu, membeberkan setidaknya ada tiga langkah strategis yang dilakukan

Pertama kata dia, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” katanya.

Selanjutnya, langkah kedua yakni dengan memperbaiki mekanisme.

Baca juga: Bupati Alor dan Mensos Risma, Gubernur Viktor Laiskodat: Mana Ada Seorang Ibu Marah Pada Saudara 

Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), kata dia disalurkan melalui mekanisme non-tunai.

Maksud dari mekanisme tersebut dijelaskan Risma, maka PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuannya melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat.

Sedangkan untuk program BST penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved