Breaking News:

Berita Lembata

Tak Hanya Bahas Oligarki, Front Mata Mera Lembata Soroti Masalah Kekerasan Perempuan dan Anak

Saat ini Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lembata yang selama ini menangani persoalan perempuan

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/RICARDUS WAWO
Setelah melalukan ziarah di makam Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur pada Rabu kemarin, para aktivis Front Mata Mera kemudian bertemu dengan Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday di Rumah Jabatannya di Lamahora, Lewoleba, Kamis, 22 Juli 2021 malam. 

Tak Hanya Bahas Oligarki, Front Mata Mera Juga Soroti Masalah Kekerasan Perempuan dan Anak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA-Selain membahas pelbagai masalah di Lembata dan pemutusan mata rantai oligarki di Lembata, kelompok aktivis Front Mata Mera juga mengurai masalah tingginya kekerasan anak dan perempuan di Lembata.

Menteri Perempuan Front Mata Mera Siti Jubaida Ilyas mengatakan, selain mendorong agar semua kasus dituntaskan secara hukum, akses pendidikan bagi perempuan juga harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lembata.

Menurutnya optimalisasi peran PKK di tingkat desa merupakan langkah strategis bagaimana pemerintah memberikan akses pendidikan informal maupun formal kepada perempuan.

“Kami merasa (isu perempuan) sangat perlu dibicarakan. Kami berharap bapa bisa memberikan arahan kepada semua kepala desa untuk mengalokasikan sejumlah anggaran kepada PKK untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak dan pendidikan bagi kaum perempuan,” kata Siti.

Baca juga: Kehabisan Oksigen, Pasien Covid-19 di Lembata Meninggal Dalam Keadaan Duduk di Kursi Puskesmas

Katanya, masih ada ketimpangan relasi yang terjadi di antara instansi dan lembaga adat. Front Mata Mera mendorong Pemda Lembata terlibat dalam meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Pemda Lembata harus terlibat dalam masalah ini. 

"Kami dorong supaya isu perempuan bisa menunjukan kepada khalayak supaya perempuan mudah dapat akses pendidikan tidak ada pernikahan dini dan KDRT," ujar Siti.

Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday menuturkan isu perempuan sangat penting untuk dibicarakan, berkaitan dengan akses pendidikan dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Lembata.

Saat ini Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lembata yang selama ini menangani persoalan perempuan dan anak telah dibekukan sebelumnya.

Baca juga: Beradaptasi di Tengah Pandemi, SMAN 2 Nubatukan Lembata Laksanakan MPLS Secara Daring

Tidak hanya itu, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata juga belum dioptimalkan dengan baik.

“Kita punya senjata tetapi tidak punya peluru. Anggaran kalau tidak kita tempatkan di situ bagaimana orang mau bekerja. Ini jadi fokus perhatian pemerintah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan teman-teman di organisasi dan LSM,” kata Thomas.(*)

Berita Lembata terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved