Pemprov NTT Kembali Berlakukan Tax Amnesty
selama ini kalau masyarakat atau wajib pajak terlambat membayar pajak maka akan dikenakan pembayaran denda dan bunga
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Demikian pula, pembebasan biaya untuk alih fungsi angkutan umum ke angkutan pribadi dan sebaliknya, termasuk angkutan yang akan bergabung dengan koperasi.
"Contoh Plat kuning ke hitam atau hitam ke kuning itu bebas (biaya). Demikian juga plat kuning yang mau bergabung dengan koperasi dibebaskan bea balik nama," tambah dia.
Kebijakan tax amnesty tahun ini, kata dia, agak berbeda dari tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya, pemerintah masih memberikan pengampunan pajak namun dengan batasan tahun tunggakan, maka tahun ini tidak demikian.
Baca juga: Covid Meningkat, Direktur RSUD SK Lerik Kupang Sebut Tempat Tidur Pasien Covid-19 Masih Tersedia
Pemerintah membebaskan tunggakan dan pajak kendaraan berapapun lamanya tunggakan.
Karena itu, Dr. Zeth Sony Libing berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi sebagai peluang untuk normalisasi pajak kendaraan yang dimiliki.
"Kita berharap masyarakat bisa manfaatkan ini sehingga mulai tahun depan bisa melakukan pembayaran pajak dengan normal," ujarnya dia.
Pemerintah provinsi NTT, jelas Dr. Zeth Sony Libing, berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak agar dapat memenuhi target tahunan, termasuk dengan desain kebijakan tersebut.
Baca juga: Tangani Lonjakan Pasien Covid-19, Manajemen RSUD Kupang Optimalisasi Tenaga Kesehatan
"Seperti tahun sebelumnya, kami optimis, target penerimaan dari pajak dapat terpenuhi," katanya. (*)
