KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan  Pemkab Sumba Barat

Kondisi ini berpotensi hilangnya pendapatan pajak bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang signifikan.

Ini perlu menjadi atensi pemda mengingat tingginya nilai pasar bidang tanah khususnya di Pulau Sumba yang potensi pariwisatanya sudah mendunia.

Untuk itu KPK langsung menyarankan agar pemda segera bekerja sama dengan BPN setempat untuk mengakses sistem informasi hak tanggungan elektronik yang memuat informasi lengkap terkait transaksi jual beli yang sertifikatnya diagunkan ke pihak perbankan.

Pada saat rakor, KPK memaparkan bahwa skor Monitoring Center for Prevention atau MCP Kabupaten Sumba Barat masih tergolong rendah yaitu 33,9 persen.

Baca juga: Keluar dari Stempel Kota Terkotor, Bupati Sumba Barat, Kota Mulai Rapi, Bersih dan Terang Benderang

Angka ini di bawah rata-rata nasional yaitu 64 persen. Salah satu komponen penilaian MCP adalah manajemen aset.

KPK berharap jangan sampai pemda lalai mengelola aset di Kab. Sumba Barat sehingga dikuasai pihak yang tidak berhak.

Hadir pada acara tersebut Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H-John Lado Bora Kabba, Ketua DPRD, Dominggus Ratu Come, Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H, Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H dan para pejabat lingkup Pemkab Sumba Barat.

Acara tersebut berakhir dengan penandatanganan pakta integritas aset oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua  DPRD, Pejabat Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Sumba Barat. (*) 

Berita Kabupaten Sumba Barat terkini