Breaking News:

KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan  Pemkab Sumba Barat

terima kasih banyak kepada KPK yang telah memberikan dukungan dengan pakta integritas ini.

Penulis: Petrus Piter | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menandatangani Pakta Integritas disusul wakil bupati, ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan seluruh pejabat lingkup Pemkab Sumba Barat, Jumat 1 Juli 2021 

Berdasarkan laporan self-assesment pihak Lelewatu, total tunggakan Januari 2019 hingga Januari 2020 sebesar Rp 96 juta di luar denda sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp 38 juta.

“Ini sudah 4 kali pihak pemda datang dan menemui 4 orang yang berbeda. Pemda juga sudah surati sebanyak 2 kali namun informasinya tidak pernah tersampaikan ke manajemen yang katanya berkantor di Bali. Sampaikan ke pimpinan tolong jangan ditahan karena ada sanksinya bahkan hingga pidana,” tegas Dian.

Baca juga: Stok Masih Tersedia di Kabupaten Sumba Barat, Protokol Kesehatan Vaksin Terus Berlangsung

KPK mengingatkan jika pertemuan kali ini tidak ditindaklanjuti, penyelesaian berikutnya dapat berupa tagihan paksa sampai dengan penyegelan.

Pemda dapat juga menyerahkan penagihan ke Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara. Untuk itu, KPK meminta pihak manajemen Lelewatu kooperatif dengan segera lunasi tunggakan pajak dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Hadir menerima kunjungan pemda dan KPK, Financial Controler Hotel Lelewatu Adam Gunawan yang berjanji akan segera mengkomunikasikan hal ini ke pemilik hotel sambil menunggu surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang akan dikeluarkan pemda paling lambat pekan depan.

Inspektur Kabupaten Sumba Barat Ledi Lagu menyampaikan  apa yang dilakukan pihaknya tidak bermaksud menghambat investasi.

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat TA 2020 Rp 33 miliar

Pemda berkepentingan agar investasi tumbuh, tapi tidak menjadi alasan pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban pajaknya.

“Mari kita benahi bersama-sama secara transparan agar pariwisata tumbuh, tapi pada saat yang bersamaan pemda juga mendapatkan haknya agar masyarakat di daerah ini juga mendapat manfaat dari pajak yang taat disetorkan,” ujar Ledi.

Hal yang mencuat juga saat diskusi adalah sulitnya mendeteksi kewajaran nilai transaksi jual beli tanah yang dilaporkan ke pemda.

Apalagi acuan nilai jual obyek pajak (NJOP) bidang tanah di Sumba Barat belum dimutakhirkan.

Baca juga: Di Kabupaten Sumba Barat - NTT, Baru 14 Desa Cairkan Dana Desa, Simak Penjelasan Kadis PMD

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved