KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan  Pemkab Sumba Barat

KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan  Pemkab Sumba Barat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK---Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H-John Lado Bora Kabba, Ketua DPRD Drs.Dominggus Ratu Come, Wakil Ketua DPRD, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H serta seluruh pejabat lingkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat menandatangani pakta integritas.

Penanda tanganan ini digelar dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan  KPK dengan Pemkab Sumba Barat di aula rapat Kantor Bupati Sumba Barat, Kamis 1 Juli 2021.

Dihadapan KPK, Bupati Yohanes Dade  menyampaikan saat ini proses penertiban aset para pejabat yang memasuki masa pensiun sedang berlangsung dan sebagian aset telah ditarik.

Bupati juga menyampaikan terima kasih banyak kepada KPK yang telah memberikan dukungan dengan pakta integritas ini.

Baca juga: Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade : Kota Waikabubak Mulai Bersih  dan Terang Benderang

Kehadiran KPK bukan untuk mencari kesalahan kita tapi justru mendorong agar jajaran pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan aset pemda bisa dikelola dengan baik.

Yohanes berharap semoga penandatanganan ini dilakukan oleh para pejabat secara sadar karena dorongan kewajiban dan tanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

Selain itu, katanya, untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam implementasinya pakta integritas aset ini harus dilakukan secara berjenjang di perangkat daerah masing-masing.

Baca juga: Bupati Sumba Barat Tinjau RSUD Waikabubak Cek Kesiapan Tangani Pasien Virus Corona

"Saya berharap penandatanganan pakta integritas aset ini akan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara,” ungkap Yohanes.

Sementara itu dalam rapat Koordinasi tersebut komisi pemberantasan korupsi (KPK) mendorong penertiban piutang pajak daerah dan pengelolaan aset pemerintah daerah (pemda).

Dikatakannya, saat berkunjung ke hotel Nihiwatu, perwakilan manajemen siap memberikan data pengunjung secara host-to-host ke pemda.

"Kami pikir ini bagus ya. Yang patuh menawarkan diri untuk berbagi data. Dapat mendorong kapasitas fiskal Pemda. Sedangkan untuk pelaku usaha yang abai dan tidak kooperatif, kami berikan peringatan,” tegas ketua satuan tugas koordinasi dan supervisi wilayah V KPK, Dian Patria.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19,  RSUD Waikabubak, Sumba Barat Siapkan 24 Tempat Tidur

Lebih lanjut dijelaskan dalam rangkaian kunjungan KPK ke Sumba Barat, KPK menyempatkan  berdiskusi dengan 2 pihak manajemen hotel yaitu Lelewatu dan Nihiwatu.