Breaking News:

KPK Dorong Penertiban Piutang Pajak dan Aset Daerah Pemkab Sumba Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendorong penertiban piutang pajak daerah dan pengelolaan aset pemerintah daerah ( pemda)

Penulis: Petrus Piter | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menandatangani Pakta Integritas disusul wakil bupati, ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan seluruh pejabat lingkup Pemkab Sumba Barat, Jumat 1 Juli 2021 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendorong penertiban piutang pajak daerah dan pengelolaan aset pemerintah daerah ( pemda).

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur  di ruang pertemuan Kantor Bupati Sumba Barat, Kamis 1 Juli 2021.

"Saat kami berkunjung ke hotel Nihiwatu, perwakilan manajemen siap memberikan data pengunjung secara host-to-host ke pemda, kami pikir ini bagus ya. Yang patuh menawarkan diri untuk berbagi data. Dapat mendorong kapasitas fiskal Pemda. Sedangkan untuk pelaku usaha yang abai dan tidak kooperatif, kami berikan peringatan,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria.

Demikian press release KPK yang diterima POS-KUPANG.COM, Jumat 2 Juli 2021.

Baca juga: Ende Kabupaten Pertama Semua Pajak Daerah Dibayar Melalui Mobile Banking Bank NTT

Lebih lanjut dijelaskan dalam rangkaian kunjungan KPK ke Sumba Barat, KPK menyempatkan  berdiskusi dengan 2 pihak manajemen hotel yaitu Lelewatu dan Nihiwatu. KPK menyampaikan apresiasinya kepada manajemen Nihiwatu karena telah patuh dengan peraturan dan rutin menjalankan kewajibannya membayar pajak daerah.

“Penting bagi pemda untuk memetakan seluruh wajib pajak. Ditemukan ada wajib pajak hotel aktif yang tidak tercatat di pemda,” tegas Dian.

Kepala Bidang Aset lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat, Erens Djami mengatakan pada tahun 2019 total penerimaan pajak hotel sebesar Rp18 Miliar. Dari nilai tersebut terdapat 1 hotel yang mempunyai kontribusi terbesar atas penerimaan pajak hotel sebesar 91 persen yaitu Hotel Nihiwatu.

Sementara untuk Lelewatu, pemda bersama KPK memberi peringatan dengan pemasangan plang di depan hotel sebagai penanda belum membayar pajak sesuai Perda Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 tahun 2011 tentang pajak daerah sejak hotel dibuka tahun 2019. Berdasarkan laporan self-assesment pihak Lelewatu, total tunggakan Januari 2019 hingga Januari 2020 sebesar Rp 96 juta di luar denda sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp 38 juta.

Baca juga: Realisasi Pajak Daerah Pemkot Kupang Tahun 2019 Lampaui Target

“Ini sudah 4 kali pihak pemda datang dan menemui 4 orang yang berbeda. Pemda juga sudah surati sebanyak 2 kali namun informasinya tidak pernah tersampaikan ke manajemen yang katanya berkantor di Bali. Sampaikan ke pimpinan tolong jangan ditahan karena ada sanksinya bahkan hingga pidana,” tegas Dian.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved