Breaking News:

Kemenag Bakal Revisi Panduan Iduladha Sesuaikan dengan Ketetapan PPKM Darurat

Lebih lanjut dikatakan Menag, "Secara khusus dalam menghadapi Iduladha, kita akan segera lakukan revisi dan sosialisasi SE Pelaksanaan Salat Iduladha

Editor: John Taena
Tribunnews/Jeprima
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (kemeja putih). 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diberlakukan oleh pemerintah. 

Menyikapi pemberlakuan PPKM ini, pihak Kemenag bakal segera merevisi surat edaran yang memuat panduan penyelenggaraan Iduladha

Rencana revisi surat edaran yang memuat panduan penyelenggaraan Iduladha ini bakal disesuaikan dengan kebijakan PPKM oleh Kemenag.

"Ini disesuaikan dengan PPKM," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas yang dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis 1 Juli 2021.

Baca juga: Jokowi Serahkan Pemberlakuan PPKM Darurat kepada Airlangga Hartarto

Lebih lanjut dikatakan Menag, "Secara khusus dalam menghadapi Iduladha, kita akan segera lakukan revisi dan sosialisasi SE Pelaksanaan Salat Iduladha dan Pelaksanaan Qurban." 

Menag Yaqut juga memastikan kesiapan Kementerian Agama dalam menjalankan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Cakupan area PPKM meliputi 45 Kabupaten Kota dengan nilai assesment 4 dan 76 Kabupaten Kota dengan nilai assesment 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Yaqut, kebijakan PPKM, tempat ibadah seperti Masjid, Musalla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

Baca juga: Bela Luhut, PDIP Heran Ada yang Ragukan Sang Jenderal Pimpin PPKM Darurat: Pak Luhut Sudah Teruji 

Sementara sekolah dan madrasah, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Fasilitas umum, misanya area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya juga ditutup sementara.

"Tidak benar rumah ibadah ditutup, sementara sektor pariwisata dibuka," tutur Yaqut.

Kebijakan PPKM, kata Yaqut, diterapkan sebagai upaya menurunkan penambahan kasus konfirmasi harian kurang 10ribu per-hari.

Nantinya akan dilakukan pengetatan aktivitas untuk beberapa sektor kegiatan. Misalnya, dilaksanakan 100 persen Work From Home untuk sektor non esensial dan 50 persen untuk sektor esensial.

Baca juga: Jabar Lockdown Tingkat RT/RW, Ini yang Dilakukan Anies Baswedan di Jakarta, Ini Cakupan PPKM Darurat

Cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bakal Revisi Panduan Iduladha, Kemenag Sesuaikan dengan Ketetapan PPKM Darurat

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved