Kendaraan Dinas Tunggak Pajak

POS-KUPANG.COM - SAYA melihat banyak kendaraan dinas di Kabupaten Malaka yang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) sudah lewat. Hal ini terlihat dari plat nomor kendaraan yang masih menggunakan plat nomor tahun lalu.

Bahkan ada sejumlah kendaraan yang masa berlaku STNK sudah lebih dari setahun. Melihat kondisi tersebut saya sangat prihatin, sebab yang menunggak pajak itu adalah instansi pemerintah.

Padahal setiap kendaraan yang ada tentu setiap tahun sudah dianggarkan untuk pembayaran pajaknya.

Tentu pertanyaannya kenapa pajak-pajak kendaraan tersebut bisa tunggak hingga bertahun-tahun. Apa karena tidak ada anggaran atau apakah karena anggarannya sudah dipakai untuk kepentingan lain?

Baca juga: Wabup Malaka Geleng Kepala, 223 Kendaraan Dinas Tunggak Bayar Pajak

Kami berharap pemerintah Kabupaten Malaka segera menyelesaikan atau melunasi tunggakan pajak kendaraan tersebut. Dengan demikian dapat memberi contoh kepada warga masyarakat lain untuk taat pajak.

Terimakasih

John M
Warga Malaka

Tanggakan

OPD Segera Lunasi Tunggak PKB

Saya sudah memerintahkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar segera dilunasi.

Pasalnya, dari data yang disodorkan UPT Pendapatan Daerah NTT Wilayah Malaka sampai saat ini jumlah kendaraan dinas yang masih tunggak PKB sebanyak 223 unit.

Terhadap tunggakan ini seluruh OPD yang belum melunasi agar segera membayar. Sebab, seluruh OPD tentu sudah memiliki anggaran dalam hal operasional maupun kewajiban membayar PKB.

Baca juga: 400 Kendaraan Dinas Tiap Kabupaten Tunggak Pajak

Saya sudah perintahkan pimpinan OPD yang kalau masih ada kendaraan dinas baik roda dua maupun empat yang belum bayar PKB supaya segera lunasi. Tidak ada yang namanya tunggak.

Contohnya jumlah kendaraan dinas yang paling banyak menunggak PKB ada di Dinas PPO Malaka dan Dinas Kesehatan, sementara dinas lain jumlahnya relatif sedikit.

Dengan taat membayar PKB maka secara tidak langsung pemerintah dan warga Malaka turut andil dalam pembangunan di Malaka. Apalagi setiap tahun dari hasil pajak itu akan diperhitungkan bagi hasil dengan daerah.

Kalau kita tunggak terus maka bagi hasilpun kecil. Makanya saya ajak ayo mari kita sadar dan taat bayar PKB. Kita di lingkup pemerintah harus lebih sadar. Masa warga rutin bayar PKB tapi pemerintah sendiri tidak tunjuk teladan.

Wakil Bupati Malaka
Louise Lucky Taolin, S.SoS

Berita Kabupaten Malaka Lainnya