Kaget Dengar Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Gubernur Papua, Rakyat Langsung Ancam Gelar Demo, Lho?

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia menunnjuk Sekda Papua Dance Yulian Flassy menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Penunjukkan tersebut membuat rakyat Papua marah. Pasalnya penunjukkan itu secara tiba-tiba dan pada saat Gubernur Papua sedang sakit.

Gubernur Lukas Enembe dikabarkan sedang menjalani perawatan medis di Singapura. 

Lukas Enembe sakit sehingga pelayanan pemerintahan di wilayah Papua sedikit terganggu.

Baca juga: Ditangkap TNI Polri, Anggota KKB Papua Ini Beberkan Tempat Persembunyian Para Panglima, Ini Faktanya

Faktor inilah yang membuat Kemendagri menunjuk Sekda Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua.

Pertimbangannya untuk memperlancar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Selain itu, untuk mempercepat pelayanan pencairan dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2021.

Atas pertimbangan itulah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengangkat dan atau menunjuk Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua. 

Baca juga: Situasi Terkini Yahukimo Setelah Aksi Teror KKB Papua, 50 Pekerja Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan membenarkan adanya penunjukkan Dance Yulian Flassy sebagai Plh Guubernuru Papua.

Benni Irwan mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua.  

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya,” Benni Irwan di Swiss Bell Hotel Jayapura, Provinsi Papua, Minggu 27 Juni 2021. 

Lebih lanjut, Benni menjelaskan, penunjukan Plh. Gubernur tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021.

Baca juga: KKB Papua Makin Diberangus, Makin Beringas , Kelompok Baru Serang Warga Yahukimo

DAK tersebut dialokasikan dalam 7 (tujuh) bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, hingga irigasi.

Sebab, dalam proses penyalurannya, terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah. 

Sebagaimana diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini tengah dirawat untuk memulihkan kondisi kesehatannya.

Sementara kursi Wakil Gubernur Papua hingga kini masih lowong  setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu. 

Baca juga: Bertahun Mati-matian Lawan TNI-Polri, Anggota KKB Papua Menyerah, Sudah Cari Makan,Tak Bisa ke Kota

“Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya. 

Ia pun menekankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, sama-sama memiliki semangat untuk melanjutkan pembangunan, terutama dalam pemanfaatan dana alokasi khusus fisik yang jumlahnya sangat besar dan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Diharapkannya, penyaluran DAK Fisik tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Papua. 

Untuk itu, ia berharap, kunjungan kerjanya secara langsung ke Papua tersebut dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan mengakhiri polemik yang terjadi. 

Baca juga: Dikira Melemah, 6 Bulan Terakhir KKB Papua Tewaskan 22 Orang, 9 di Antaranya Anggota TNI dan Polri

“Kita berharap setelah penjelasan ini, kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Kedepan, jangan ada lagi persoalan karena kurang samanya pemahaman,” tandasnya. 

Dalam kesempatan itu, Benni juga mengajak semua pihak untuk mendoakan kesembuhan Gubernur Papua Lukas Enembe, sehingga dapat melanjutkan kepemimpinannya.

Benny mengajak masyarakat untuk sama-sama mendoakan Lukas Enembe agar ia bisa melanjutkan tugas hingga akhir masa jabatan nanti.

Baca juga: TNI Polri Pukul Mundur KKB Papua, Insiden Terjadi Di Bandara Aminggaru Ilaga, Kok BIsa? Ini Kisahnya

Lukas Enembe Keberatan

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Juru Bicaranya Muhammad Rifai Darus menyatakan keberatan dengan penunjukan Plh Gubernur Papua tersebut.

Oleh karena itu, Lukas Enembe mengancam akan melaporkan Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, penunjukan Plh kepala daerah tersebut lumrah terjadi.

Hal ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Baca juga: KKB Papua Beraksi Lagi, Kelompok Pimpinan Tendius Gwijangge Bunuh dan Sandera Pekerja di Yahukimo

“Penunjukkan Plh. kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni di Swiss Bell Hotel Jayapura, Provinsi Papua, Minggu 27 Papua 2021. 

Benni juga mengamini bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.

Oleh karena itu, membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya. 

“Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda-beda,  dinamika yang terjadi di satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama, kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih terarah, terukur, antara setiap lapisan pemerintahan, kuncinya di sana,” jelasnya. 

Baca juga: Panglima KKB Papua Tembak Mati Warga Sipil, Pelaku Ternyata Eks Prajurit TNI, Benarkah? Simak Ini

Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua. 

Terlebih, selain antisipasi penyebaran Covid-19, Provinsi Papua juga tengah bersiap menggelar hajatan Pesta Olahraga Nasional atau PON. 

“Meminta untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di Papua, beliau mengingatkan kita sebentar lagi kita akan PON, jadi marilah sama-sama kita duduk konsentrasi untuk terselenggaranya PON ini dengan baik, aman, tertib dan damai,” tegas Irjen Mathius D. Fakhiri. 

Penjelasan rinci yang disampaikan Kemendagri diharapkan mampu meredam polemik yang terjadi di masyarakat. 

Ke depan, Kemendagri berharap pembangunan dan pelayanan publik di tanah Papua tetap berlangsung, serta dinamika politik dan sosial dapat berjalan stabil.

Informasi yang berkembang menyebutkan, atas penunjukkan itu kelompk masyarakat yang selama ini mendukung Gubernur Lukas Enembe berencana melakukan demonstrasi atas keputuan Kemendagri tersebut.

Sejumlah elemen masyarakat di daerah itu mengancam akan melakukan aksi massa besar-besaran lantaran tak terima dengan penunjukkan Plh Gubernur tersebut.

Namun sejauh ini tak ada tanda-tanda akan segera dilakukannya aksi unjukrasa tersebut.

Apalagi pemerintah melalui aparat kepolisian juga telah berusaha untuk meredam rencana aksi tersebut.

Berita Lain Terkait Papua

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemendagri Angkat Suara Tanggapi Protes Lukas Enembe Soal Penunjukkan Plh Gubernur Papua

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemendagri Jelaskan Urgensi Penunjukan Plh Gubernur Papua