POLRI: Kekayaan Bumi Cendrawasih Sangat Melimpah, Papua IPM Paling Rendah di Indonesia

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakteristik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pro

Editor: John Taena
Kompas TV
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dinilai paling rendah di seluruh Indonesia. 

Hal ini ternyata berbanding terbalik, meski potensi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh bumi Cendrawasih sangat melimpah.  

Jika dibanding daerah lain, Papua memiliki wilayah yang cukup luas.

Baca juga: Info Sport PON XX Papua 2021 : Pekan Olahraga Nasional XX Papua Resmi Dibuka

Selain itu, memiliki kekayaan alam melimpah dengan karakteristik unik. 

"Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” jelas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Selasa 22 Juni 2021.

Hal ini disampaikan Argo saat memaparkan materi seminar Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI).

Dijelaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, indeks pembangunan manusia (IPM) paling rendah di Indonesia adalah Papua.

Dalam seminar tersebut, Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Peduli Korban Seroja NTT, Gubernur Mandacan Bantu Rp 1 Miliar

Adapun seminar itu diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta.

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakteristik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo dalam keterangannya, Selasa 22 Juni 2021.

Di sisi lain, kata Argo, sejak Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi pada tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas.

Hal ini ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan.

Baca juga: Kunjungi Papua, Kapolri Listyo Sigit Beri Arahan Khusus pada Satgas Nemangkawi

Dijelaskan Argo, terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme.

Kemudian, Argo menekankan bahwa salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia, adalah adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan oleh aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Namun tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata hanya dibeberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika,” ungkap Argo.

Baca juga: Presiden Sebut Serangan di Nduga Tak Surutkan Pembangunan di Papua

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved