Breaking News:

Terkait Masa Jabatan Presiden RI, Hari Ini Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas di NTT

komite tersebut saat ini sedang dibentuk hingga tingkat kampung di seluruh wilayah NTT

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/RYAN NONG
Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT saat memberi keterangan pada Minggu, 20 Juni 2021. 

Terkait Masa Jabatan Presiden RI, Hari Ini Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT akan dideklarasikan secara resmi besok, Senin 21 Juni 2021. 

Ketua Komite, Pius Rengka, menjelaskan, saat ini sedang berkembang opini di tingkat masyarakat Provinsi NTT yang meminta Jokowi dapat dipilih kembali. Karena itu, dibutuhkan sebuah komite untuk memfasilitasi opini tersebut.

Ia menjelaskan komite tersebut saat ini sedang dibentuk hingga tingkat kampung di seluruh wilayah NTT.

"Kita menemukan bahwa di masyarakat kita, meminta Jokowi Terpilih lagi periode ketiga. Tuntutan datang dari masyarakat luas sehingga dibutuhkan sebuah komite untuk memfasilitasi dan mendorong amandemen pasal 7 UUD 1945," ujar Pius Rengka saat memberi keterangan pers di Hotel Internasional Sasando, Kupang, Minggu 20 Juni 2021 sore.

Baca juga: 250 Orang Dikabarkan Bakal Hadiri Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas Konstitusi 1945

Pius yang didampingi Wakil Ketua Komite, DR. Ima Blegur dan Sekretaris, Debby Veronika Abineno menjelaskan, Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT akan melaksanakan referendum dengan melibatkan masyarakat pemilih di NTT untuk memberikan pilihan.

Pius mengatakan, pelaksanaan referendum direncanakan berjalan satu hingga dua bulan. Rencananya akan dimulai setelah deklarasi yang akan dilaksanakan besok.

Setelah dilakukan referendum, kata Pius, komite akan menyampaikan hasil referendum kepada pihak partai politik, pihak DPR dan MPR RI serta kepada Presiden RI.  

Wakil ketua Komite, Dr. Ima Blegur mengatakan, dasar referendum masa jabatan Presiden Republik Indonesia dilakukan karena alasan Presiden Jokowi memberi hal positif selama menjabat.

Baca juga: Muncul Suara Referendum Masa Jabatan Presiden dari NTT

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved