Terkait Masa Jabatan Presiden RI, Hari Ini Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas di NTT

komite tersebut saat ini sedang dibentuk hingga tingkat kampung di seluruh wilayah NTT

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/RYAN NONG
Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT saat memberi keterangan pada Minggu, 20 Juni 2021. 

Terkait Masa Jabatan Presiden RI, Hari Ini Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT akan dideklarasikan secara resmi besok, Senin 21 Juni 2021. 

Ketua Komite, Pius Rengka, menjelaskan, saat ini sedang berkembang opini di tingkat masyarakat Provinsi NTT yang meminta Jokowi dapat dipilih kembali. Karena itu, dibutuhkan sebuah komite untuk memfasilitasi opini tersebut.

Ia menjelaskan komite tersebut saat ini sedang dibentuk hingga tingkat kampung di seluruh wilayah NTT.

"Kita menemukan bahwa di masyarakat kita, meminta Jokowi Terpilih lagi periode ketiga. Tuntutan datang dari masyarakat luas sehingga dibutuhkan sebuah komite untuk memfasilitasi dan mendorong amandemen pasal 7 UUD 1945," ujar Pius Rengka saat memberi keterangan pers di Hotel Internasional Sasando, Kupang, Minggu 20 Juni 2021 sore.

Baca juga: 250 Orang Dikabarkan Bakal Hadiri Deklarasi Komite Penyelenggara Referendum Terbatas Konstitusi 1945

Pius yang didampingi Wakil Ketua Komite, DR. Ima Blegur dan Sekretaris, Debby Veronika Abineno menjelaskan, Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT akan melaksanakan referendum dengan melibatkan masyarakat pemilih di NTT untuk memberikan pilihan.

Pius mengatakan, pelaksanaan referendum direncanakan berjalan satu hingga dua bulan. Rencananya akan dimulai setelah deklarasi yang akan dilaksanakan besok.

Setelah dilakukan referendum, kata Pius, komite akan menyampaikan hasil referendum kepada pihak partai politik, pihak DPR dan MPR RI serta kepada Presiden RI.  

Wakil ketua Komite, Dr. Ima Blegur mengatakan, dasar referendum masa jabatan Presiden Republik Indonesia dilakukan karena alasan Presiden Jokowi memberi hal positif selama menjabat.

Baca juga: Muncul Suara Referendum Masa Jabatan Presiden dari NTT

"Kenapa perlu ada referendum mengubah pasal 7 UUD 1945? Dalam kurun waktu 7 tahun kepemimpinan Jokowi ada 2 hal positif, pertama kepemimpinan karena beliau yang berintegritas, jujur dan beliau sangat mencintai rakyat kecil," kata Ima. 

Menurut staf khusus Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu, upaya mengubah Konstitusi termasuk mengubah pasal 7 UUD 1945 bukanlah hal yang tabu. Karena itu, komite akan meminta MPR untuk mengubah Konstitusi. Hal ini karena pernah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali sebelumnya.

"Ini mendorong kami membentuk komite ini dan meminta MPR untuk mengubah konstitusi," tambah dia. 

Menurut dia, kedaulatan rakyat harus disampaikan secara bebas. Karena itu Komite ingin menanyakan apa pandangan rakyat terhadap kehendak beberapa kelompok masyarakat terkait perubahan Pasal 7 UUD 1945 tersebut.

Baca juga: INI Alasan di Balik Keputusan Presiden Soeharto Menginvasi Timor Timur hingga Referendum 1999

"Kita akan menanyakan kepada rakyat NTT yang punya hak pilih, apakah setuju dengan Jokowi kembali memimpin? Kalau setuju, apakah sepakat dengan. Amandemen UUD 1945," kata dia. 

"Prinsip kami tidak ingin mengganti nahkoda," tambah Ima. 

Ima menjelaskan Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT telah terbentuk sejak Kamis 29 April 2021 silam. 

Deklarasi rencananya akan berlangsung di Lapangan Hollywood, depan Rumah Jabatan Bupati Kupang - Kelapa Lima pada pukul 16.00 Wita. Deklarasi rencananya akan dihadiri oleh 60 orang. (*)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved