Muncul Suara Referendum Masa Jabatan Presiden dari NTT

Kelompok itu telah membentuk Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT sejak Kamis 29 April 2021 silam.

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap penularan Covid-19. Jokowi minta masyarakat tidak menyepelekan virus Corona atau SARS-CoV-2. 

Muncul Suara Referendum Masa Jabatan Presiden dari NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sekelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menyuarakan referendum terhadap masa jabatan Presiden Republik Indonesia.

Kelompok itu telah membentuk Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 NTT sejak Kamis 29 April 2021 silam.

Pius Rengka, salah satu staf khusus Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menjadi pemimpinya. Selain Pius, ada nama lain seperti Imanuel Blegur, Caroline Noge, Hadi Djawas, Clarita R. Lino dan sejumlah nama lain.

Ketua Komite Penyelenggara Referendum Terbatas, Pius Rengka menyebut, gagasan pembentukan Komite Penyelenggara Referendum ini sesungguhnya bukan muncul dadakan. 

Baca juga: UMAT KRISTIANI Diingatkan Presiden Joko Widodo Bahwa Tuhan akan selalu bersama umat-Nya

Gagasan tersebut lahir, tergoda dan tergelitik serius setelah tim penggagas mencermati aspirasi sangat kuat dan luas masyarakat NTT untuk mengubah ketentuan pasal konstitusi yang mengatur tentang periodisasi dan batas masa jabatan Presiden Republik Indonesia.

Pius menyebut komite tersebut dibentuk atas inisiatif beberapa elemen masyarakat setelah mencermati dengan serius aspirasi masyarakat di NTT.

Menurut dia, amat sangat luas tertangkap opini yang meminta agar batasan masa jabatan presiden perlu serius dikoreksi. 

“Koreksi atas batasan masa jabatan itu muncul kian marak menyusul kunjungan beruntun selama 10 kali Presiden Jokowi ke NTT di masa kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi,” ujar Pius dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM.

Ia menyebut, lahirnya aspirasi luas masyarakat untuk mengoreksi periodisasi masa jabatan itu, patut diduga lantaran cinta dan perhatian dari Presiden Jokowi yang sangat tuntas dan luar biasa atas seluruh pawai pembangunan nasional selama ini.

Tterutama, lanjutnya,  pembangunan infrastruktur jalan raya, kecepatannya mengatasi problem bencana sosial dan bencana alam dan lain-lain.

Baca juga: Antisipasi Virus Corona Varian Delta, Pemda TTS wajibkan Pelaku Perjalanan Swab PCR

Presiden Jokowi dinilai sangat sensitif dan sangat decisive.

Batasan masa jabatan presiden yang dibatasi dua periode, menurut Pius, adalah sejenis kooptasi elit oligarki politik atau semacam pembajakan demokrasi deliberatif. 

“Demokrasi deliberatif adalah demokrasi terlibat yang melibatkan semua elemen dalam proses dan evaluasi politik pembangunan. Demokrasi deliberatif tidak hanya mengandalkan lembaga-lembaga politik seperti partai politik, yang dalam cermatan banyak pihak partai politik terkesan telah berubah menjadi instrumen kooptatif dan cenderung manipulatif,” demikian Pius.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved