Gernas BBI di Labuan Bajo, Bukti Komitmen Pemerintah Majukan UMKM

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ( Gernas BBI) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), merupakan bukti pemerintah memajukan UMKM, Jumat 18 Juni 2021.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam acara puncak Kilau Digital Permata Flobamora (Flores, Sumba, Timor, dan Alor) di Puncak Waringin Labuan Bajo.

"Kegiatan ini diharapkan untuk mendorong national branding produk lokal unggulan sehingga menghasilkan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," katanya saat memberikan sambutan secara virtual.

Baca juga: Kode Redeem ML 19 Juni 2021, Segera Klaim Kode Redeem Mobile Legends Terbaru dan Terlengkap

Baca juga: Densus 88 Antiteror Polri Menangkap Seorang Terduga Teroris JAD di Tasikmalaya

Dijelaskannya, Gernas BBI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan rasa bangga akan produk anak bangsa dan turut memajukan perekonomian lokal.

Konsumen, lanjut dia, diharapkan lebih membeli produk dalam negeri khususnya UMKM. "Tahun 2020 yang lalu, Gernas BBI berhasil mengikutsertakan 3.8 juta unit UMKM yang bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya," ujarnya.

Lebih lanjut, pemasaran UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effeck yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional.

Baca juga: Masa Lalu Jokowi Iriana Usai Nikah, Pernah Merasakan Bulan Madu Super Singkat, Kenapa?

Baca juga: Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Nekmese Sangat Positif

"Komitmen pemerintah untuk menggunakan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yaitu dengan kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun pengawasan atas realisasinya, juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, para pelaku UMKM juga perlu memahami bahwa melalui Gernas BBI pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan tingkat  komponen dalam negeri (TKDN) 

Hal ini merupakan hal yang tak terpisahkan dalam Gernas BBI, karena pemerintah sangat serius, tidak hanya mendorong pertumbuhan, tapi juga kemandirian ekonomi nasional.

Dijelaskannya, Gernas BBI juga dipersiapkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi, maka dari itu penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi 

"Pembangunan infrastruktur menjadi tugas badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi Bhakti Kemenkominfo melalui proyek strategis nasional dengan membangun jaringan backbone fiber palapa ring dan proyek satelit multi fungsi pemerintah," katanya.

Diharapkan, lanjut Ma'ruf Amin, pada tahun 2023 seluruh daerah di Indonesia sudah terjangkau internet, dengan adanya jaringan koneksi internet maka akses memasuki ekonomi digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di NTT akan terbuka lebar

"Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah," katanya.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate dalam sambutannya mengatakan, Gernas BBI bertujuan untuk mendorong penguatan branding produk-produk artisan lokal melalui pemanfaatan platform digital

"Pemerintah pusat secara tegas dan konsisten menugaskan Kominfo dan ekosistemnya untuk memastikan pagelaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Dengan berbagai pilihan dan kombinasi teknologi yang kita miliki mulai dari pergelaran fiber optik di darat dan dasar laut pemanfaatan fiber link dan microwave, pembangunan akses-akses internet untuk titik-titik layanan publik di seluruh Indonesia sesuai kapasitas satelit yang dimiliki, pembangunan BTS di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia secara khusus di desa dan kelurahan yang ada blank spot untuk kita selesaikan di tahun anggaran 2021 dan dan tahun anggaran 2022," paparnya.