Anies Baswedan Terbirkan Seruan Tak Lazim, Larang Pengelola Gedung di Jakarta Siapkan Ini, Apa Sih?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Sejak Rabu 9 Juni 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan seruan yang tak lazim. Seruan itu berisi pesan kepada pengelola gedung. 

Isi seruan Gubernur Anies Baswedan, adalah melarang pengelola gedung di ibu kota menyediakan asbak rokok. Kok bisa?

Aturan ini tertuang dalam Seruan Gubernur (Sergub) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

Adapun aturan ini dibuat demi melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan meminimalisir penularan Covid-19.

“Upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok akan berhasil apabila seluruh komponen masyarakat, khususnya pengelola gedung di DKI Jakarta turut berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan dilarang merokok,” tulisnya dikutip TribunJakarta.com, Jumat 18 Juni 2021.

Ada tiga poin penting yang ditekankan Anies dalam Sergub yang diterbitkan 9 Juni 2021 lalu ini, yaitu:

1. Memasang tanda larangan merokok pada setiap pintu masuk dan lokasi yang mudah diketahui oleh setiap orang di area gedung serta memastikan tidak ada yang merokok di kawasan dilarang merokok;

2. Tidak menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok lainnya pada kawasan dilarang merokok;

3. Tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), termasuk memasang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Ganjar Pranowo Melejit, Anies Baswedan Stabil, Prabowo Subianto Tak Tertandingi

Baca juga: Waduh, Anies Baswedan Tiba-tiba Dipanggil Jokowi ke Istana Sosok Ini Malah Ngatain Anies: Gaya Doang

Baca juga: Jakarta Makin Mencemaskan, Anies Baswedan Minta Forkompimda Perkuat Sinergi, Ada Apa? Simak Di Sini!

Anies Terapkan WFH 75 persen

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat aturan bagi perkantoran di ibu kota.

Bila sebelumnya jumlah pegawai yang boleh masuk kantor 50 persen dari kapasitas, kini hanya diizinkan 25 persen.

Dalam aturan itu disebutkan, perkantoran yang berada di zona merah Covid-19 wajib menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen.

Aturan ini berlaku bagi seluruh perkantoran swasta maupun milik pemerintah.

"Zona merah work from home (WFH) sebesar 75 persen, dan Work From Office 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," tulis Anies dikutip TribunJakarta.com, Jumat (18/6/2021).

Untuk perkantoran di zona oranye dan kuning Covid-19, Anies tak mengubah aturannya.

Kebijakan WFH tetap 50 persen dari kapasitas gedung.

"Zona kuning dan zona oranye WFH 50 persen dan WFO 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," ucapnya.

Adapun kebijakan ini diterapkan guna menekan angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta yang kembali meroket.

Pada Kamis kemarin saja, penambahan kasus Covid-19 di ibu kota menyentuh angka 4.000 kasus per hari.

Klaster perkantoran pun mengalami peningkatan dengan temuan 163 kasus baru dalam sepekan terakhir.

Sinyal Bakal Tarik Rem Darurat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi sinyal bakal menarik rem darurat demi menekan laju penularan Covid-19 di ibu kota.

Ariza menyebut, wacana itu kini tengah dibahas oleh Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

"Kita lihat dalam 1-2 hari ke depan apakah kita terus melaksanakan PPKM sampai 14 hari ke depan atau ada kebijakan lain di tengah 14 hari," ucapnya, Kamis 17 Juni 2021 malam.

Politisi Gerindra ini mengakui, penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta kini memasuki fase yang cukup mengkhawatirkan.

Pasalnya, penambahan kasus kini sudah menembus angka 4.000 kasus per hari.

Baca juga: Gubernur Anies Baswedan Didesak Mundur, Ini Jawaban Menohok Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Bantah Fasilitasi Acara Habib Rizieq: Kami Punya Aturan, Tidak Tebang Pilih

Baca juga: Begini Respon Warga Soal Rumor Rumah Mewah untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Apa?

"Tentu dengan kasus yang luar biasa ini, kami mengambil langkah-langkah ekstra," ujarnya di Balai Kota.

Walau demikian, politisi Gerindra ini tak menjabarkan lebih detail kapan kebijakan itu bakal diambil Gubernur Anies.

"Kita masih akan lihat. Setiap hari kami akan lakukan evaluasi, pembahasan, dan pengawasan," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memutuskan menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di 226 sekolah.

Kebijakan ini diambil imbas melonjaknya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Sekolah pun dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan Covid-19 di DKI Jakarta.

Apalagi, dilaporkan banyak varian baru virus corona yang ditemukan di ibu kota.

"Kami serius perang melawan Covid. Varian baru yang sangat berbahaya, yang cepat menyebar ada 713 varian yang masuk dan sekarang sedang diteliti Kemenkes," kata Ariza.

Kebijakan rem darurat ini bukan hal baru di DKI, Gubernur Anies sebelumnya sempat mengambil langkah ini pada September 2020 dan Februari 2021 lalu.

Dalam dua kesempatan itu, kebijakan rem darurat terbukti ampuh menekan laju penularan Covid-19.