Ahok Buka-bukaan dapat Fasilitas Kartu Kredit dengan Limit Rp 30 M Sebagai Komisaris Pertamina

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kartu kredit milik seorang Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mencapai Rp30 miliar. 

Hal ini yang dialami oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari perusahaan minyak negara tersebut.

Baca juga: Ada yang Aneh dengan Anak Veronica Tan, Sikapnya Begini Saat Makan Bareng Ahok BTP, Masih Kecewa?

Dia mengungkapkan limit atau batas maksimal nominal transaksi kartu kredit miliknya dari Pertamina mencapai Rp30 miliar. ”Yang saya dapatkan buat saya sebagai komisaris utama limitnya Rp30 miliar," ucap Ahok, Rabu 16 Juni 2021.

Ahok mengatakan, fasilitas kartu kredit itu juga diberikan oleh Pertamina kepada dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan.

Namun, saat ini Pertamina menghapus fasilitas tersebut. Penghapusan dilakukan dalam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin 14 Juni 2021 lalu.

Baca juga: Ingat Fifi Lety Adik Ahok? Dulu Bongkar Aib Veronica Tan, Begini Kabarnya & Penampilannya Kini

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama.

Namun ia tak merincikan sejak kapan fasilitas itu diberikan. Ahok hanya menyebut penghapusan itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

"Kebijakan untuk penghematan saja. Astra Group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya.

Baca juga: Ahok Cabut Fasilitas Kredit Dewan Komisaris & Dewan Direksi, Nilainya Fantastis, Menteri BUMN Setuju

Nantinya, ucap Ahok, tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan langsung kepada perusahaan. Namun tidak dengan menggunakan kartu kredit korporasi. Seperti pemesanan tiket hotel, penerbangan, dan lain-lain.

"Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi. Silakan pakai kartu kredit pribadi saja. Jika ada hubungan dengan pekerjaan silakan minta ganti," tutur Ahok.

Ahok berujar penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

"Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang utusan tiket, hotel, dan acara acara. Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.

Baca juga: Ahok Akui Nathania Belum Terima Puput Nastiti Devi, Bagaimana dengan Anak-anak Veronica Tan Lainnya?

Selain menghapus fasilitas kartu kredit, RUPS BUMN minyak itu juga menghapus fasilitas uang representatif. Ahok menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat.

Walaupun terkait nominal ia mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi. Ia menyebut 'uang saku' direksi tersebut diberikan di luar gaji.