BKKBN Rampungkan Pendataan Keluarga 2021: Marianus Tahu Keluarga Penderita Stunting
Pihak BKKBN rampungkan pendataan keluarga 2021: Marianus tahu keluarga penderita stunting
Pihak BKKBN rampungkan pendataan keluarga 2021: Marianus tahu keluarga penderita stunting
POS-KUPANG.COM - BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi NTT telah menyelesaikan Pendataan Keluarga tahun 2021. Sensus keluarga ini dilaksanakan selama 1 April-31 Mei, menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address.
Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting untuk menyediakan basis data sebagai dasar bagi pemerintah untuk intervensi program, termasuk pelaksanaan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga. Bagaimana hasil Pendataan Keluarga? Ada kendala? Apa manfaatnya?
Wartawati Pos Kupang Michaella Uzurasi mewawancarai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE, MPh dalam Acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang dengan tema Melihat Pendataan Keluarga Tahun 2021, Selasa (15/6). Berikut ini petikan wawancaranya:
Berapa keluarga yang sudah didata?
Jumlah keluarga yang didata itu sebanyak 1.123.934 keluarga di seluruh NTT.
Baca juga: Sampah Penuhi Selokan Jalan El Tari Waingapu
Baca juga: Tengok Rumah Mewah Bak Hotel Bintang 5 Penyanyi Momo Geisha yang Menjadi Istri Pengusaha
Kita harapkan pendataan ini benar-benar memberikan kontribusi jadi datanya harus benar, harus valid, harus lengkap semua.
Butuh waktu berapal lama untuk mendata?
Target dari pusat kita diberikan waktu 2 bulan, dari 1 April sampai 31 Mei. Tetapi dalam kurun waktu 1 April sampai dengan 31 Mei itu terdapat beberapa hal yang menjadi kendala.
Apa kendalanya?
Pertama, begitu kita mulai dengan pendataan, tepat Paskah. Juga, NTT di beberapa daerah itu dihantam badai Seroja. Itu juga sebetulnya berlanjut ke beberapa provinsi seperti Jawa Timur dan lain sebagainya.
Kedua, ada beberapa hari libur, seperti kemarin ada Hari Raya Idul Fitri dan ini sangat mempengaruhi pendataan. Oleh karena itu sampai dengan 31 Mei ternyata seluruh provinsi di Indonesia belum mencapai 100 persen sehingga pimpinan membuat kebijakan diperpanjang.
Kendala teknis di lapangan?
Namanya hidup pasti ada saja hal seperti itu tapi tidak boleh melemahkan semangat kita. Misalnya ada yang kader kita sudah datang tapi keluarganya tidak ada. Tapi ada juga yang bertanya ini data untuk apa?
Baca juga: Mahasiswa Jalur Mandiri
Baca juga: Perangkap Pertumbuhan dan Isu Kemiskinan
Dipikir mungkin data untuk hal-hal yang tidak baik jadi saya ingin menegaskan data ini pertama sebagai data base untuk perencanaan pembangunan di semua sektor jadi kami laporkan semua ke pak Gubernur, ke Mendagri, Kepala BKKBN Pusat, edaran pak Gubernur kepada Bupati, Wali Kota. Bupati, Wali Kota membuat edaran kepada camat, kepala desa jadi sebetulnya sangat komplit. Kenapa? Karena harus membutuhkan data yang valid.