SP2HP ke- 6: Polda NTT Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Awololong, Berkas Masih Pemenuhan P-19

SP2HP ke- 6: Polda NTT Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Awololong, Berkas Masih Pemenuhan P-19

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali menyerahkan  Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke- 6 Nomor: SP2HP/65/VI/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus kepada pimpinan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera Kupang), Senin, 7 Juni 2021, siang.

SP2HP yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus  (Dirkrimsus) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Johanes Bangun, S,Sos., S.I.K itu diterima oleh Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli dan Yohanes Halimaking, aktivis Amppera di Subdit 3 Tipidkor.

Pada poin kedua SP2HP keeenam, Polda NTT menjelaskan bahwa terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan 3 (tiga) tersangka, yakni: Silvester Samun, SH selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Abraham Yehezkibel Tsazaro L, SE selaku Kuasai Direktur PT. Bahana Krida Nusantara sebagai Kontraktor Pelaksana, dan Middo Arianto Boru, ST selaku Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan membantu dalam melaksanakan pekerjaan.

Pada poin ketiga SP2HP keenam dijelaskan bahwa berkas perkara ketiga tersangka tersebut di atas  telah dilimpahkan ke JPU Kejaksaan Tinggi NTT dan pada tanggal 27 Mei 2021 dikembalikan ke penyidik (P-19). Saat ini, penyidik melaksanakan pemenuhan P-19.

Untuk diketahui, proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp  6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara.

Emanuel juga mengungkapkan, kehadiran Amppera di Polda NTT kemarin, bersamaan dengan diperiksanya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, Apol Mayan, S.Pd.

"Iya, benar adik, tadi kami dengan Apol Mayan diperiksa oleh penyidik dengan kasus yang berbeda, sekitar lima jam,"
Kata Emanuel, mengulangi informasi dari pihak kepolisian.

"Tadi saya dan Apol Mayan sempat foto selfi, ini fotonya, Dik (sambil menunjuk foto bersama Apol Mayan di handphone nya)," kata Emanuel lagi meniru sumber ammpera Kupang itu, kata dia, Selasa, 8 Juni 2020 kepada wartawan.

Lebih lanjut,  Emanuel Boli mengaku melihat nama Apol Mayan tertera dalam buku agenda Subdit 3 Tipidkor saat menandatangi tanda terima SP2HP keenam. Hal tersebut diyakininya, Apol Mayan betul telah diperiksa pada hari yang sama kemarin.

Pria akrab disapa Soman Labaona itu mengatakan,  Apol Mayan selaku Kuasa Pengguna Angggaran dalam proyek wisata jeti apung dan kolam apung di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata.

"Ia (Apol), Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Veri Irawan Paokuma, A.Md dan Kuasa Direktur PT Bahana Krida Nusantara, Abraham Yehezkibel Tsazaro L, SE yang menandatangani kuitansi pembayaran termin kedua senilai Rp. 3.860.024.000," kata Soman.

Baca juga: Hati-hati dan Waspada! Empat Pulau di Wilayah NTT Berpotensi Terjadi Angin Kencang Hari ini

Amppera Desak Polda NTT Periksa Bupati Lembata

Sebelumnya diberitakan, aktivis Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera - Kupang) melakukan aksi mimbar bebas di depan Margajuang63 (sekretariat) PMKRI Kupang, Jalan Jenderal Soeharto No. 20, Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumad, 21 Mei 2021. Aksi tersebut bertepatan dengan Hari Reformasi ke- 23.

Mereka mendesak Polda agar segera memanggil dan memeriksa Bupati Lembata, Eliaser Yenjti Sunur terkait kasus dugaan korupsi proyek wisata Awololong Lembata yang merugikan keuangan negara 1,4 miliar. Diketahui, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Silvester Samun, SH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Abraham Yehezkiel Tzsaro L selaku kontraktor pelaksana, dan Middo Arrianto Boru, ST selaku konsultan perencana.

Proyek wisata Awololong awalnya tidak muncul dalam APBD induk TA 2018, tetapi muncul dalam Peraturan Bupati (Perbup)  Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No. 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD tahun 2018," kata Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli.

Baca juga: Info Spot : Timnas Indonesia Dibantai Vietnam 4-0, Shin Tae-yong Malah Trending Dibela Netizen

"Jika bukan Bupati Lembata Yance Sunur lalu siapa aktor penggagasnya? Dengan menarik masuk unsur penyertaan (Pasal 55 KUHP) maka pelaku tindak pidana harus lengkap untuk mengetahui siapa pelaku utama dan siapa pelaku turut serta sesuai peran masing-masing," tegasnya.

Sementara itu,  praktisi hukum Ir. Mathias J. Ladopurap, S. Kom., SH menjelaskan terkait peran serta Bupati Yenjti Sunur dalam kasus korupsi Awololong. Ia mengatakan, kata kuncinya adalah bahwa anggaran terkait pembangunan Awololong tidak masuk dalam APBD induk namun nongol di Perbup 41.

Sehingga, dia menganggap proyek tersebut adalah proyek ilegal. Ia menegaskan, Bupati Yance seharusnya diperiksa oleh POLDA NTT terkait perannya yang nota bene bukan saja sebagai pelaku penyertaan sebagai diatur dalam pasal 55  namun justru Bupati Yance adalah aktor utama dalam proyek ini," jelas Kuasa Hukum Sparta Indonesia itu. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)