DPRD TTU Dukung Pemerintah Lakukan Pengajuan Pinjaman Daerah
Anggota DPRD TTU, Yohanes Salem, S.T, mendukung penuh rencana Pemda TTU untuk mengajukan pinjaman daerah
Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Utara ( DPRD TTU), Yohanes Salem, S.T, mendukung penuh rencana Pemda TTU untuk mengajukan pinjaman daerah.
Hal ini disampaikan Yohanes saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin, 07/06/2021 via sambungan selular.
Sebagai anggota DPRD TTU, Yohanes menegaskan, dirinya menunggu momentum untuk pembahasan tentang hal ini secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
"Tapi pandangan saya pasti support kebijakan ini karema menjadi salah satu solusi dalam penuntasan persoalan devisit APBD," ungkapnya.
Baca juga: Pemda Flotim Rencana Ajukan Pinjaman Rp 100 Miliar ke PT SMI untuk Pembangunan Infrastruktur
Baca juga: Rencana KBM Tatap Muka Juli 2021, Anggota DPRD Kota Kupang Minta Adanya Kajian Khusus
Ia mengatakan bahwa, meskipun melakukan pinjaman daerah, namun penggunaan dana pinjaman daerah harus diperhitungkan dengan lebih matang dan strategis agar bisa menimbulkan dampak ekonomi masyarakat.
Ketua DPC Partai Demokrat TTU ini juga mengusulkan agar pinjaman daerah mestinya disesuaikan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
"Tapi pada dasarnya saya dukung dengan alasan; mereka baru dilantik maka jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan masa jabatan," ungkapnya.
Baca juga: Puluhan Tahun Terisolir, Jalan Eputobi-Leworok-Tuakepa Dihotmix, Warga: Terimakasih Bupati Flotim
Baca juga: Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang: Syarat Utama KBM Tatap Muka Guru Harus Tervaksinasi
Menurutnya, APBD Kabupaten Timore Tengah Utara belum bisa menopang seluruh program prioritas kepala daerah.
Oleh karena itu, skema pinjaman daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi defisit anggaran pembangunan daerah.
Alumnus Fakultas Teknik Unwira Kupang ini menganjurkan agar pinjaman daerah juga semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pengembalian pinjaman akan dilakukan melalui sumber PAD. Dengan demikian, pengelolaan PAD harus lebih maksimal. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon)
