Breaking News:

Soal Peniadaan Keberangkatan Haji, Ketua MUI NTT, H Abdul Kadir Makarim : Itu Kebijakan Baik 

pelaksanaan haji dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dengan kembali melihat perkembangan data dari penyebaran covid

Editor: Rosalina Woso
Soal Peniadaan Keberangkatan Haji, Ketua MUI NTT, H Abdul Kadir Makarim : Itu Kebijakan Baik 
POS-KUPANG.COM/ONCY REBON
Ketua MUI NTT, Haji Abdul Kadir Makarim, Rabu, 03/06/2020.

Soal Peniadaan Keberangkatan Haji, Ketua MUI NTT, H Abdul Kadir Makarim : Itu Kebijakan Baik 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Peniadaan keberangkatan calon jemaah haji oleh kemetrian agama pada tahun ini dinilai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT,  H Abdul Kadir Makarim, merupakan kebijakan yang baik dan telah dipertimbangkan dengan sangat matang untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak akibat pandemi covid-19

"Berkaitan dengan peniadaan haji tahun ini, dikarenakan adanya pandemi covid-19, saya kira tentu kebijakan tersebut telah dipertimbangkan dengan sangat matang untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak," jelasnya ketika dihubungi pos Kupang, Kamis 3 Juni 2021 malam

Cendikiwan muslim NTT ini menyebut, pelaksanaan haji dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dengan kembali melihat perkembangan data dari penyebaran covid-19 itu sendiri. 

Atas belum meredahnya pandemi ini, ia pun mengajak semua pihak termaksud calon jemaah haji agar bisa memaklumi dan menaati protokol kesehatan 
untuk memutus mata rantai pandemi covid-19. 

Ia menegaskan, pembiayaan yang telah disetorkan calon jemaah tidak akan hilang dan pasti akan dikembalikan oleh pihak pengurus. Hal tersebut baginya, pembiayaan telah dilakukan penyetoran langsung ke bank. 

"Tak usah ragu-ragu dengan biaya haji yang telah disetor karena semuanya sudah ada aturannya dan uang yang telah disetorkan di Bank untuk berangkat haji tidak akan hilang," tegasnya. 

Terpisah, Kepala bidang Haji dan Bimbingan masyarakat (Binmas) Islam kantor wilayah (Kanwil)  Kemenag NTT Drs. H. Husen Anwar, mengatakan, pengembalian biaya jemaah, akan adanya prosedur yang wajib dipenuhi jemaah haji agar dapat diproses pengembalian biayanya. 

Jemaah yang batal berangkat tahun ini dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota tempat mendaftar haji. 

Dalam pengajuan, jemaah harus menyertakan bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya serta nomor telepon yang bisa dihubungi.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved