Diduga Gelapkan Uang Bansos PKH, Warga Desa Matawae Polisikan Agen Bank

Diduga Gelapkan Uang Bansos PKH, Warga Desa Matawae Polisikan Agen Bank 

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Seorang agen bank dipolisikan warga karena diduga menggelapkan sejumlah uang milik keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan, Kamis 27 Mei 2021.

Warga Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Muhamad Adin (40), melaporkan agen berinisial SS tersebut.

Awalnya, laporan polisi dilakukan di Polsek Sano Nggoang, namun selanjutnya Muhamad Adin diarahkan ke Polres Mabar dan melaporkan kasusnya pada 21 Mei 2021 lalu.

Muhamad Adin mengaku kesal, lantaran dana bansos PKH tahap pertama bulan Januari 2021 diduga ditilep SS.

"Kalau saya terima Rp 1.350.000 per 3 bulan, kami terima 4 kali dalam 1 tahun," katanya didampingi adik kandungnya, Abdurahman (30), Jumat (21/5/2021).

Diakuinya, terdapat sebanyak 140 penerima PKH di Desa Matawae dengan jumlah dana yang bervariasi.

Sementara itu, pencairan dana dilakukan di bank sebagai pihak yang menyalurkan dana dari Kemensos RI.

Awalnya, lanjut Muhamad, ia tidak menaruh curiga terhadap SS, karena di tahun sebelumnya pencairan dana PKH berjalan normal, walau terdapat pemotongan hingga Rp 25 ribu.

Namun demikian, pada pencarian bansos PKH tahap satu tahun 2021, SS memberitahukan kepada dirinya bahwa tidak menerima dana bansos PKH, karena kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) miliknya rusak.

Selanjutnya, Muhamad pada 21 April pergi ke Kantor bank tersebut di Lembor untuk memperbaiki kartu ATM agar dapat melakukan pencarian dana bansos PKH.

Betapa terkejutnya Muhamad, ia menemukan fakta, dana bansos PKH tahap 1 miliknya telah dicairkan oleh orang yang tidak diketahui.

"Dari pihak bank katanya sudah ada penarikan uang, itu dibuktikan dengan rekening koran yang ditunjukkan kepada kami," tutur Muhamad.

Karena SS juga merupakan staf Desa Matawae, pihaknya pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pemerintah desa dan dilakukan mediasi.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pihak, SS saat ditanya mengelak, bahkan bersumpah tidak tahu menahu terkait pencairan dana tersebut.

"Karena kami diarahkan dari bank minta kejujuran dan karena dia juga staf desa, maka kami laporkan ke desa. Pihak Pemerintah Desa melakukan mediasi 2 kali di akhir bulan April dan kedua awal Mei, dihadiri 19 penerima PKH, pendamping PKH dan agen bank tersebut," tukasnya.

Karena tidak puas SS yang selalu mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, Muhamad pada bulan Mei untuk mencari tahu dan ditemukan telah dilakukan pencarian dana bansos tahap satu miliknya oleh SS.

"Kami tidak puas karena dia mengelak, kami ke bank Nggorang dalam bulan mei ini, sampai di sana, dicetak rekening koran, terbukti tahap 1 Januari ini dia (SS) yang ambil. Lalu dia mengakui, pihak bank ranting Nggorang mediasi di ruang kerjanya, supaya masalah tidak melebar tinggal dia bayar. Kami menolak karena dia sudah sumpah dan ancam mau Laporan ke polisi karena pencemaran nama baik," tuturnya.

Pihaknya juga mendapatkan dana bansos tahap 2 pada bulan April miliknya telah dicairkan, tapi di agen bank di Werang, Desa Golo Embu.

"Tanggal 10 April lalu kami tahu dari rekening koran di Nggorang. Bukti struk pengambilan sudah ada di pendamping PKH. Itu yang aneh. Karena tidak terima, kami tunggu etikad baik tidak ada, maka kami laporkan Polsek Sano Nggoang," katanya.

Diakuinya, sebanyak 19 penerima PKH juga mengeluhkan persoalan yang bervariasi yakni sudah tidak menerima dana PKH, namun buku tabungan berada di pendamping desa dan kartu ATM berada di agen bank tersebut.

"Kasus ini harus diusut hingga tuntas, kami butuh keseriusan polisi untuk menyelidiki indikasi lain yang sempat berjalan, karena ini sudah banyak terjadi, tapi terkesan tidak serius," katanya.

( Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Berita Manggarai Barat