Penyerapan APBD NTT Masih Minim Pada Triwulan I 2021, Ini Perbandingannya

Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Penyerapan APBD Provinsi NTT masih pada Triwulan I tahun 2021 hanya berada di kisaran 11 persen. Capaian penyerapan tersebut terhitung  rendah bila dibandingkan dengan penyerapan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 36 persen. 

Kepala Badan Keuangan NTT, Zakarias Moruk mengaku, pencapaian tersebut lebih banyak terjadi pada bidang pembiayaan pegawai dan belanja perkantoran untuk mendukung kerja kantoran. Sementara pembiayaan untuk berbagai program baru mulai bergerak di tingkat OPD masing-masing. 

Zakarias menyebut OPD sudah mulai mengeksekusi semua program sehingga diharapkan penyerapan anggaran pada triwulan kedua nanti bisa lebih baik lagi. Menurutnya, kondisi ini disebabkan karena proses refocusing yang terlambat. Namun pihaknya terus mendorong agar penyerapan semakin membaik. 

"Kita akan pacu penyerapannya karena jika dibandingkan dengan tahun kemarin triwulan pertama seperti ini kita sudah capai sekitar 36 persen. Tentu ini menjadi bagian untuk evaluasi dan mulai penyerapan anggarannya," katanya. 

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu menilai  APBD yang sudah berlangsung selama hampir setengah tahun dengan capaian 11 persen merupakan capaian yang rendah. Padahal menurut dia, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka tuntutan meningkat karena lebih banyak permintaan.

Baca juga: BREAKING NEWS : Menteri Sosial RI dan Rombongan Kunjungan Kerja di Kabupaten TTU

Baca juga: Mantan Dandim di NTT Jadi Kepala BNPB Gantikan Doni Monardo, Punya Belasan Tanda Jasa, Ini Profilnya

"Belanja pemerintahlah yang sebenarnya bisa menggerakan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat disaat tuntutan tinggi di masa sulit ini. Belanja pemerintah cukup dominan dalam rangka perhitungan PDRB NTT. Kondisi ini sulit mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik," katanya. 

Ditambahkan selain anggaran APBD, dana transfer dari APBN juga cukup tinggi. Dengan angka kurang lebih 20 persen, maka sebenarnya penyerapan anggaran seharusnya lebih tinggi dari pencapaian saat ini. 

Menurut dia, jika mengikuti semua tahapan yang sudah dituangkan dalam LKPj, KUA PPS  serta program kerja maka seharusnya penyerapan lebih baik.

Baca juga: Info Sport : Ini Jadwal Terbaru Timnas Indonesia vs Afghanistan Malam Ini Kick Off Jam 18.30 Waktu

"Ini bisa jadi karena lamban menjabarkan program atau lambat dalam proses refocusing atau tidak melibatkan instansi teknis. Selain itu bisa saja terjadi resistensi terselubung kondisi-kondisi ini bisa saja terjadi," katanya. 

Menurut dia, pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar instansi untuk menyelesaikan kelambanan tersebut. "Mereka ini saat pusing dengan penanggulangan bencana refocusing, pinjaman daerah dan lain-lain jadi harus tingkatkan koordinasi," tandasnya. 

Komisi III, tambah dia, mendorong pemerintah agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar pencapaian pada triwulan berikut bisa lebih baik. (hh)