Ngotot Ingin Lepas dari Indonesia,Pengangguran Timor Leste Merajalela,Terjun Masuk JurangKemiskinan

POS KUPANG.COM -- Bangsa Timir Leste yang dijajah hampir 400 tahun oleh Portugis melepaskan diri setelah negara penjajah meninggalkan wilayah itu dalam kondisi perang saudara

Indonesia yang melihat potensi konflik yang meluaskan akhirnya masuk dan mengintegrasikan wilayah Timor Lesta dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wilayah itu menjadi Provinsi ke 27 RI yang artinya semua hak dan kewajiban wilayah yang masih bernama Timor Timur itu punya hak dan kewajiban sama seperti 26 provinsi lainnya saat itu

Namun, saat bersama Indonesia , elit-elit negara itu terus berusaha melepaskan diri dari Indonesia hingga akhirnya tahun 1999, pemerintahan Jakarta menawarkan opsi jejak pendapat untuk memiliki otomi khusus atau menolakanya

Dan, lebih sepertiga rakyat Timor Leste menolak Otonomi Khusus hingga akhirnya wilayah itu diserahkan ke PBB untuk proses selanjutnya

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia menarik semua kekuatan militer dan polisi dari wilayah tersebut. Dan, gelombang pengungsi pun membajiri wilayah Timor Barat

Sudah banyak yang tahu bahwa Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia.

Dulu nama mereka adalah Timor Timur.

Baca juga: Ketahuan, AS Bongkar Soal Australia Tak Dukung Timor Leste di Awal Perjuangan, Kok Bisa? Cek Fakta

Baca juga: Pantas Saja Timor Leste Ingin Merdeka, Kini Ketahuan Para Elitnya Korupsi Padahal Baru Penyelidikan

Baca juga: Warga di Perbatasan NTT Sempat Ancam Serbu Timor Leste , Nyatakan Perang Demi Hak Atas Tanah

Baca juga: Kerajaan di Timor Barat Siap Perang Lawan Timor Leste, Sengketa Batas Baru Selesai 2 Tahun Lalu

Namun pada tahun 1999, warga Timor Leste mengadakan jajak pendapat atau referendum.

Hasilnya lebih dari 50% warganya ingin merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia.

PBB pun mendukung referendum tersebut.

Secara resmi, negara ini memerdekakan diri dan menjadi negara baru pada 20 Mei 2002 atau 18 tahun yang lalu.

Namun setelah melepaskan diri dari Indonesia, nyatanya kehidupan di Timor Leste tidak juga membaik.

Kilang minyak yang begitu mereka banggakan justru menjadi masalah lainnya karena mereka terlilit utang dengan China.

Bahkan Timor Leste menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia.

Fakta ini pun membuat pemuda-pemuda Timor Leste memutuskan kabur dari negaranya sendiri.

Sebagian besar dari mereka memilih meninggalkan Timor Leste dan ingin mendapatkan paspor Portugal dengan harapan memiliki masa depan yang lebih baik di Eropa.

Padahal menurut analisis dari Sensus Penduduk dan Perumahan Timor-Leste terbaru, pemuda yang berusia antara 15 hingga 24 tahun merupakan 20 persen dari total populasi di Timor Leste pada 2015.

Jika mereka pergi, maka Timor Leste bisa kehilangan populasi emas atau calon penerus bangsa.

Namun para pemuda Timor Leste juga punya alasan kuat.

Dilansir dari kompas.com pada Selasa (25/5/2021), mereka menebutkan bahwa mencari pekerjaan di negaranya begitu sulit.

Jadi tidak heran banyak dari mereka rela mengantri di depan Kedutaan Besar Portugal di Dili demi pindah negara.

Pemandangan itu pun sudah tidak asing lagi dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka berharap mendapatkan paspor Portugal dengan harapan melihat masa depan yang lebih baik di Eropa.

Dari laporan Sensus Analisis Angkatan Kerja, tingkat pengangguran memang mencapai 12,3%.

Ironisnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula risiko dirinya menganggur. Sekitar 20% tingkat pengangguran.

Itu bagi mereka yang berpendidikan.

Baca Juga: Ada Pertumpahan Darah, Begini Detik-detik Menjelang Hari Kemerdekaan Timor Leste

Bagi mereka anak muda yang tidak berpendidikan atau nonformal, maka tingkat pengangguran mencapai di bawah 10 persen.

Sementara pemuda yang tamat sekolah menengah, persentase penganggurannya adalah 18 persen.

Jadi, total tingkat pengangguran di Timor Leste bagi mereka yang tidak berpendidikan atau tidak memiliki pelatihan mencapai 27,7%.

Data buruk itu dilengkapi dengan hampir 53,4 persen pemuda yang telah menyelesaikan pendidikannya tidak bekerja pada saat pencacahan tahun 2015.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat pengangguran begitu tinggi di Timor Leste.

Salah satunya kurangnya kesempatan kerja dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja.

Tidak ada pekerjaa seperti PNS di Indonesia atau organisasi masyarakat sipil.

Buruknya, saingan mereka adalah para tenaga asing yang berasal dari berbagai negara.

Seperti pekerja migran di Inggris, pekerja musiman di Australia, dan program kerja sementara di Korea. *

Berharap Ekonominya Membaik Setelah Merdeka dari Indonesia, Timor Leste Setujui RUU Pertambangan

Pada hari Senin, Parlemen Timor Leste menyetujui Rancangan Undang-undang Pertambangan pertama negara tersebut.

Itu merupakan sebuah dokumen yang disiapkan dengan dukungan konsultan dari Portugal.

Saat ini RUU tersebut akan dikirim ke presiden Timor untuk diundangkan.

“Ini adalah tonggak penting bagi Timor Leste untuk pembangunan ekonomi, yang telah kami capai hampir dua puluh tahun setelah pemulihan kemerdekaan,” kata Ketua Parlemen, Aniceto Guterres Lopes, seusai pemungutan suara.

Mengingat panjang dan sifat teknis RUU tersebut, parlemen telah memutuskan bahwa tahap kedua akan diadakan di komite khusus.

Dokumen terakhir diserahkan ke pemungutan suara pleno yang saat ini telah berlangsung.

Perdebatan pada dokumen RUU ditandai dengan perbedaan pendapat antarpihak, interpretasi tentang bagaimana seharusnya sektor itu dikelola, pertanyaan tentang izin lingkungan dan bahkan tentang apakah perusahaan publik untuk sektor itu harus didirikan, setara dengan perusahaan minyak milik negara Timor Gap.

Persetujuan dokumen tersebut telah menghadapi sejumlah rintangan.

Rancangan pertama yang diajukan oleh pemerintah berakhir pada tahun 2018 setelah parlemen berakhir.

Timor Leste sendiri mengadakan pemilihan legislatif pada tahun 2017 dan kemudian pemilihan umum lainnya pada tahun 2018.

Rancangan yang sekarang disetujui diajukan pada Juli 2019.

Rancangan tersebut ditandatangani oleh anggota dari Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Pembebasan Rakyat (PLP) dan Persatuan Nasional Kmanek Haburas Timor Oan ( KHUNTO ) - yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah sebelumnya - dan juga dari Partai Demokrat (PD).

Dokumen tersebut diubah dan dipilih dalam komite, dengan dukungan dari firma hukum Portugis Miranda, yang telah dipekerjakan sebagai bagian dari program dukungan kepada parlemen Timor di bawah 'Kemitraan untuk Peningkatan Penyampaian Layanan melalui Penguatan Manajemen dan Pengawasan Keuangan Publik di Timor-Leste '(PFMO), dibiayai bersama oleh lembaga Camões Portugal dan Uni Eropa.

Versi final RUU, yang akan dikirim ke presiden pada Selasa, belum dirilis oleh parlemen.

Sebagian artikel ini sudah tayang di Intisari.grid.id dengan judul: Sok-sokan Merdeka dari Indonesia, Kini Tingkat Pengangguran di Timor Leste Sangat Tinggi, Anak Mudanya Sampai Kabur ke Negeri Ini