Habib Rizieq Shihab Tolak Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Jawab: Pleidoi Terdakwa Hanya Unek-Unek, Lho?

Terdakwa Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Habib Rizieq Shihab menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pleidoinya.

Editor: Frans Krowin
Tribunnews.com
Rizieq tolak tuntutan JPU 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Terdakwa Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Habib Rizieq Shihab menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang di PN Jakarta Timur.

Dalam pleidoinya, terdakwa menyatakan tidak bersalah sebagaimana dakwaan JPU yang mengatakan dirinya telah bersalah menghasut warga melakukan kerumuman di Petamburan. 

Dalam nota pembelaannya, Habib Rizieq Shihab juga menolak tuntutan pidana tambahan hukuman juga larangan aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat (ormas) selama tiga tahun.

Rizieq mengatakan pidana tambahan selain hukuman dua tahun penjara tersebut, tak berdasar karena tidak terkait pelanggaran protokol kesehatan kerumunan warga di Petamburan.

Dalam kasus ini terkait sangkaan pasal 82A ayat (1) UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat pada dakwaan kelima JPU di perkara kerumunan warga di Petamburan.

"Terdakwa menilai bahwa ini adalah pasal selundupan yang sangat jahat dan keji, karena hendak menunggangi kasus pelanggaran prokes dengan kepentingan balas dendam politik oligarki," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 20 Mei 2021.

Rizieq Shihab saat membacakan pleidoi sebagai terdakwa kasus kerumunan Megamendung di PN Jakarta Timur, Kamis 20 Mei 2021.

Dalam pleidoi setebal 59 halaman yang dibuat pribadi dari Rutan Bareskrim Polri tempatnya ditahan, menurutnya pasal tersebut juga tidak tepat karena kini Front Pembela Islam (FPI) sudah bubar.

Pembubaran dimaksud lewat surat keputusan bersama (SKB) enam Menteri yang dikeluarkan pada Desember 2020, pada pleidoinya Rizieq menuturkan pihaknya mematuhi SKB tersebut.

Pleidoi untuk lima eks pemimpin FPI terdakwa Petamburan, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi juga menolak poin tuntutan JPU bahwa FPI bertentangan dengan Pancasila.

Menurut mereka visi misi FPI tidak bertentangan dengan Pancasila dan telah dibuktikan lewat keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa kasus kerumunan warga di Petamburan.

Pada kasus kerumunan warga di Petamburan lima eks Pimpinan FPI dituntut hukuman satu tahun enam bulan penjara dan pidana tambahan larangan aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat selama dua tahun.

"Kasihan JPU tidak tahu dan tidak mengerti serta tidak paham tentang ajaran Islam sehingga langsung menyimpulkan bahwa syariah dan khilafah bertentangan dengan Pancasila."

"Padahal di situ jelas tertulis syariah dan khilafah yang sesuai dengan Manhaj Nubuwwah, maksudnya sesuai dengan Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved