BPBD NTT Bantah Pernyataan Wakil Walikota Kupang Terkait Dana Tunggu Hunian Kota, Ini Penjelasan

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG --Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPBD NTT), Isyak Nuka membantah pernyataan Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man terkait dana tunggu hunian (DTH) untuk Kota Kupang.

Wakil walikota itu menyebut saat ini DTH sedang dalam proses dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut dia, dana akan masuk melalui rekening Gubernur atau Pemerintah Provinsi NTT kemudian disalurkan ke pemerintah kota Kupang.

"Dana Tunggu Hunian (DTH) kita tunggu transferan dari BNPB, masuk rekening Gubernur, dari Gubernur ke rekening kami melalui BPBD Kota Kupang," ujar dr. Herman Man kepada POS-KUPANG.COM pada 18 Mei 2021 lalu. 

Pernyataan itu menurut Isyak merupakan pernyataan yang tidak benar. "Pernyataan pak wakil walikota ini tidak benar," ujar Isyak kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (20/5) siang.

Baca juga: Dinas Kesehatan Manggarai Barat Uji Laboratorium Air Kali Wae Mese, Begini Hasil Sementara

Isyak menjelaskan, mekanisme pemberian DTH dari BNPB tidak melalui rekening Gubernur atau Pemerintah Provinsi. 

"Mekanismenya langsung ke rekening DSP Kabupaten kota dari BNPB, tidak melalui rekening gubernur sebagaimana disampaikan," kata Isyak. 

Ia menjelaskan, untuk kota Kupang DTH  sudah ditransfer melalui rekening DSP BPBD Kota per 9 Mei 2021. Total dana tunggu hunian tahap I kota Kupang, sebut Isyak  sebesar Rp 1.054.500.000,-

BNPB jelas Isyak, sudah menyalurkan DTH ke 15 kab/kota se-NTT.  Dari total 16 kab/kota yang memiliki data rumah rusak berat, hanya Kabupaten Manggarai Timur yang belum ditransfer karena belum mengirimkan rekening ke pusat.

Hingga tanggal 11 Mei 2021, BNPB telah menyalurkan DTH tahap I sebesar Rp 9.469.500.000,- kepada 15 kab/kota melalui transfer bank BRI. (hh)