Kebijakan Pemda Berbasis Riset

Oleh : Yohanes Jimmy Nami, Dosen Ilmu Politik Fisip Undana

POS-KUPANG.COM - Pemahaman masyarakat yang jamak dalam menilai kinerja pemerintah daerah juga merupakan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pembangunan di daerah.

Tidak dapat dihindari bahwa masyarakat menerima begitu banyak informasi yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung membentuk persepsi masyarakat tentang bagaimana kinerja pemerintah daerah.

Perlu dipahami pelaksanaan pemerintahan dalam era otonomi daerah merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, artinya dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya mewujudkan kepentingan pemerintah daerah saja, namun juga mengakomodir kepentingan masyarakat sebagai substansi dari pembangunan itu sendiri.

Baca juga: DPD PAN Lembata dan Relawan AYO Berikan Santunan Bagi Pengungsi Desa Waimatan

Baca juga: Polres Flotim Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Talud Bubu Atagamu dan Lamakera

Untuk itu, mekanisme yang transparan dalam perumusan kebijakan menjadi syarat utama sehingga masyarakat tidak menjadi curiga maupun apatis dengan pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Demokratisasi

Proses pembangunan daerah merupakan perwujudan demokrasi pada level lokal, jadi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan didaerah menjadi salah satu faktor penting sebagai penunjang keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Sejatinya kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah lahir dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, membedah persoalan-persoalan nyata yang ada disekitar masyarakat.

Untuk menjawab tantangan kebutuhan ini, kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada riset daerah merupakan keniscayaan.

Baca juga: Ini Dua Ranperda yang Menjadi Agenda Pokok Pembahasan Selama Masa Sidang III DPRD Manggarai Timur

Baca juga: Promo Produk Spesial Mingguan Alfamart Rabu 19 Mei 2021, Frisian Flag Rp 13.200, Energen Rp 14.500

Hasil riset tentunya akan menyajikan informasi sebagai data yang lebih akurat serta objektif dalam mengkaji persoalan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat.

Kedepannya akan menjadi sulit bagi pemerintah daerah menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang berkualitas apabila tidak mempunyai terobosan strategi yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang aktual dan tidak hanya mengandalkan kinerja struktural birokrasi yang secara formal sudah punya pakemnya sendiri.

Untuk memperkuat konsep tersebut, pemerintah daerah harus menjalankan dengan konsisten tahapan-tahapan dalam penerapan program pembangunan mulai dari persiapan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan.

Ini penting, bahwa dalam penerapan kebijakan publik, pemerintah daerah harus mempunyai sasaran dan target jelas.

Hal ini tentunya dapat tercapai dengan penerapan system kerja yang terintegrasi dari setiap program pembangunan pemerintah daerah dengan desain yang tentunya mengutamakan partisipasi masyarakat, serta bebas dominasi oligarki.

Riset Daerah

Dalam era otonomi daerah, dimana tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik demikian kuat, pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil riset merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar lagi ketika merujuk pada demikian kompleksnya berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Pilihan ini dapat menjadi jalan keluar sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan nasib masyarakat tidak ditentukan oleh kepentingan elitis atau orientasi tertentu aktor politisi saja.

Dengan dukungan metode ilmiah dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan, objektifitas keputusan akan menjadi lebih akurat sehingga lebih memuaskan banyak pihak dan lebih netral dengan pertanggungjawaban yang memenuhi kaidah ilmah.

Pelaksanaan pemerintahan yang berbasis pada hasil riset akan mendorong terlaksananya pemerintahan yang berkualitas dan profesional.

Peran awal dari riset terhadap perencanaan kebijakan pemerintahan daerah, akan memberikan input berdasarkan pada data dan fakta dari keadaan yang dialami langsung oleh masyarakat.

Sebagai dasar acuan memperkuat pertimbangan kepala daerah dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut tidak saja merupakan hasil diskursus social namun lebih daripada itu mendapatkan legitimasi secara ilmiah.

Demikian juga pada mekanisme implementasi kebijakan pemerintah daerah, riset menjadi penting sebagai alat kontrol dari pemangku kepentingan didaerah dalam meneropong pelaksanaan dan melihat dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, sehingga bila terjadi disorientasi selama proses kebijakan tersebut diterapkan dapat segera dicarikan kebijakan alternatifnya.

Pada tahap akhir, fungsi riset mengevaluasi efektifitas kebijakan yang bermanfaat untuk memperbaharui atau merevisi kebijakan setelah dijalankan untuk masa waktu tertentu, lebih terukur dan sistematis.

Masing-masing daerah memiliki organisasi perangkat daerah dibidang penelitian dan pengembangan yang secara khusus bekerja memberikan dukungan kepada kepala daerah dengan hasil riset terbarunya mengenai kondisi daerah dari berbagai aspek, ini akan memudahkan kerja kepala daerah dalam memutuskan alternatife kebijakan yang tepat mengenai suatu persoalan di daerah.

Untuk itu, peran lembaga ini menjadi sangat penting dan strategis serta perlu diperkuat dari sisi kelembagaan serta sumber dayanya. Jangan sampai lembaga ini dianggap hanya sebagai instrument pelengkap saja di daerah, dan lebih buruk lagi jika kepala daerah tidak menganggap lembaga ini penting sehingga tidak jarang terabaikan fungsi dan perannya.

Lembaga penelitian dan pengembangan sebagai perangkat daerah harus menjadi `think thank' bagi setiap program pembangunan dengan topik-topik riset aktualnya dengan sinergisitas yang juga dibangun dengan perguruan tinggi sebagai stake holder pemerintah daerah.

Pengembangan riset daerah yang konsisten setidaknya akan dengan sendirinya memperbaiki citra pemeritah daerah dalam beberapa aspek, Pertama, berbagai rencana strategis pemerintah daerah akan menjadi tersistematisasi antara satu unit kerja dengan yang lainnya, tercipta sinergisitas program yamg dapat saling mendukung secara simultan serta tidak terjadi tumpang tindih program kerja antar level pemerintahan.

Kedua, memberikan proyeksi jangka panjang terhadap tata pemerintahan serta dinamika social politik yang bisa saja timbul dari penerapan kebijakan tertentu oleh pemerintah daerah.

Ketiga, membentuk karakter aparatur birokrasi yang profesional serta lebih berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Keempat, memudahkan fungsi kontrol kepala daerah terhadap jalannya proses serta pencapaian pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

Hal-hal diatas menjadi gambaran yang menunjukan bagaimana pentingnya merawat asa public serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam proses pembangunan pada tingkatan pemerintahan daerah.

Riset daerah menjadi jalan keluar strategis untuk menjawab berbagai kebutuhan utama masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu sangat penting dan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendorong riset sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah agar dampak dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri menjadi lebih nyata menjawab persoalan masyarakat. (*)

Kumpulan Opini Pos Kupang