Disebut 'Raja Bibi' Inilah Biodata Lengkap PM Israel Benjamin Netanyahu, Prajurit Handal Loh
Disebut 'Raja Bibi' Inilah Biodata Lengkap PM Israel Benjamin Netanyahu, Prajurit Handal Loh
lihat foto
Sementara di dalam negeri, dia memperluas privatisasi pemerintah, dan meliberalisasi mata uang, hingga mengurangi defisit “Negeri Zionis”.
Pada 1999, setelah mengadakan pemilu 17 bulan lebih awal dari seharusnya, Netanyahu dikalahkan oleh pemimpin Partai Buruh Ehud Barak, mantan komandannya.
Setelah kekalahan itu, Netanyahu mengundurkan diri sebagai pemimpin Likud dan digantikan oleh Ariel Sharon.
Namun, dia kembali masuk ke pemerintahan setelah Sharon terpilih sebagai perdana menteri pada 2001.
Kali ini Netanyahu menjabat sebagai menteri luar negeri dan kemudian sebagai menteri keuangan.
Pada 2005, dia mengundurkan diri sebagai protes atas penarikan Israel dari Jalur Gaza.
Pada 2009, Netanyahu kembali memenangkan kepemimpinan di partai Likud, dan terpilih sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya.
Setelah itu untuk pertama kalinya dia menyetujui pembekuan pembangunan selama 10 bulan di Tepi Barat.
Baca juga: Anak-anak Jadi Tameng Hidup, Pilot Tempur Israel Urungkan Niat Saat Akan Serang Hamas di Gaza
Periode itu, memungkinkan pembicaraan damai dengan Palestina.
Pemimpin Israel ini ketika itu menyerukan demiliterisasi Palestina, yang mengakui negara Yahudi.
Dalam pidatonya yang terkenal pada Juni 2009 di Universitas Bar-Ilan, dia berkata, "Saya mengatakan kepada Presiden Obama di Washington, jika kami (Israel) mendapatkan jaminan demiliterisasi (Palestina), dan jika Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, kami siap menyetujui perjanjian damai secara nyata."
Tetapi negosiasi gagal pada akhir 2010.
Dia kemudian memperkuat posisinya dengan menyatakan dalam wawancara radio pada 2019 bahwa "Negara Palestina tidak akan dibuat, tidak seperti yang dibicarakan orang. Itu tidak akan terjadi."
Serangan ke Gaza
Serangan Palestina dan aksi militer Israel berulang kali membawa “Negeri Zionis” ke dalam konfrontasi di dalam dan sekitar Jalur Gaza, sebelum dan setelah Netanyahu kembali menjabat pada 2009.
Pada akhir 2012, ia memerintahkan serangan besar-besaran setelah eskalasi tembakan roket ke Israel.
Kekerasan lintas batas berkobar lagi dan setelah gelombang serangan roket pada Juli 2014.
Insiden ini kembali ditanggapinya dengan kampanye militer lainnya.
Perang 50 hari itu menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina, kebanyakan dari mereka warga sipil, menurut pejabat PBB dan Palestina.
Di pihak Israel, 67 tentara dan enam warga sipil tewas.
Meskipun selama konflik Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, hubungan antara Netanyahu di masa Presiden Barack Obama terbilang sulit.
Hubungan keduanya menjadi sangat buruk ketika Netanyahu berpidato di depan Kongres AS pada Maret 2015.
Dia memperingatkan atas "kesepakatan buruk" yang timbul dari negosiasi AS dengan Iran atas program nuklirnya.
Pemerintahan Obama mengutuk kunjungan itu, serta menyebutnya sudah mengganggu dan merusak relasi.
Hambatan Dua Negara
Relasi AS dan Israel berubah di bawah Presiden AS Donald Trump.
Pada 6 Desember 2017, Presiden ke-45 AS itu mengumumkan pemerintahannya secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Langkah itu dikritik oleh Otoritas Palestina, dan sebagian besar negara anggota PBB, tetapi dipuji oleh para pemimpin Israel.
"Orang-orang Yahudi dan negara Yahudi akan selamanya bersyukur," kata Netanyahu dalam sebuah video.
Dia menyebut keputusan itu "berani dan adil."
Lebih dari setahun kemudian, Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah.
Trump juga membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade dan mendapatkan pujian Netanyahu.
Diperkuat oleh dukungan tersebut, Parlemen Israel pada awal Januari 2018 memberlakukan undang-undang baru.
Aturan itu mensyaratkan pemungutan suara mayoritas untuk ratifikasi kesepakatan perdamaian apa pun, termasuk untuk menyerahkan bagian dari Yerusalem.
Sekitar waktu yang sama, Komite Sentral Likud mengeluarkan suara bulat, tetapi tidak mengikat, untuk mendukung konstruksi bebas dan kedaulatan Israel “di semua wilayah pemukiman yang dibebaskan" di Tepi Barat.
Hal itu secara efektif menyerukan aneksasi pemukiman Palestina, di tanah yang diperebutkan di bawah yurisdiksi militer.
Pada Januari 2020, Netanyahu muncul bersama Trump di Gedung Putih di Washington DC.
Saat itu, presiden AS mengusulkan solusi dua negara yang memungkinkan Israel mencaplok permukiman Tepi Barat, dan pembentukan ibu kota Palestina di Yerusalem Timur.
Netanyahu menyebut rencana itu sebagai "visi perdamaian, yang bersejarah".
Tontonan uji coba
Jika di luar negeri agendanya terlihat “sukses,” setelah 2016 Netanyahu dirundung oleh investigasi korupsi di dalam negeri.
Penyelidikan itu berujung pada tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sehubungan dengan tiga kasus terpisah pada November 2019.
Setelah didakwa pada 2019, Benjamin Netanyahu mencela proses hukum, yang dia lihat sebagai "percobaan kudeta."
Netanyahu diduga telah menerima hadiah dari pengusaha kaya dan memberikan bantuan untuk mencoba mendapatkan liputan pers yang lebih positif.
Dia menyangkal melakukan kesalahan dan mengklaim sudah di kurban dalam "perburuan” politik yang direkayasa oleh lawan-lawannya.
Pengadilan itu dilakukan pada Mei 2020. Dengan itu, dia menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi tuntutan pidana saat menjabat.
Meski begitu dia tetap menentang seruan lawan untuk mundur.
Bahkan di bawah tuduhan kriminal, Netanyahu selamat dari tiga pemilihan umum yang kontroversial dalam waktu kurang dari satu tahun. Kemenangan itu membuatnya mencetak rekor masa jabatan kelima.
Tapi dia setuju untuk berbagi kekuasaan dengan saingan politiknya, Benny Gantz. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat virus corona.
Tapi pemerintahan itu runtuh hanya dalam delapan bulan.
Pemilihan umum keempat dalam dua tahun pun digelar.
Meskipun Likud memenangkan kursi terbanyak, oposisi di antara partai-partai sayap kanan lainnya terhadap mempertanyakan kelanjutan Netanyahu, sebagai perdana menteri sebab dia tidak bisa mengamankan suara mayoritas. (*)
