Ekonomi Timor Leste Semakin Hancur, Sudah Miskin Kini Amerika Tak Beri Bantuan,Jika Tak Lakukan ini

POS KUPANG.COM -- Timor Leste langsung terpuruk sejak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI

Negara yang percaya diri ingin merdeka karena punya tambang minyak dan gas itu ternyata hanya isapan jempol semata

Kekayaan Bumi Lorosae itu malah dinikmati oleh Australia dan segelintir elit Timor Leste yang sejak awal sudah berkoar-kora ingin merdeka

Kini perekenomian negara di bagian timur Pulau Timor itu teracam makin terpuruk dan hancur dalam bidang perekonomian karena Amerika sudah mengancam tidak akan membantu negara miskin itu

Tak hanya ekonominya saja yang memburuk di tengah krisis Covid-19 , Timor Leste pun bermasalah dengan penanganan perdagangan manusia negara itu.

Bahkan, Timor Leste sampai mendapat peringatan dari AS terkait masalah tersebut.

Dukungan Amerika Serikat (AS) untuk Timor Leste dapat dikondisikan jika pihak berwenang Timor Lorosae tidak memperbaiki masalah yang berlanjut dalam cara menangani perdagangan manusia, kata duta besar AS di Dili kepada Lusa.

Baca juga: Australia Pantas Tidak Dipercaya Indonesia, Pernah Campur Tangan di Timor Leste, Kini Urusan Papua

Baca juga: Bukan Minyak, Ternyata Barang Berharga Ini yang Bikin Portugis Betah Jajah Timor Leste, Apa?

Baca juga: Peran Australia Makin Suram di Timor Leste Pamor China Melejit, Bantu Bumi Lorosae Lakukan Ini, Apa?

“Ini adalah masalah serius dan alasan mengapa Kongres memberlakukan konsekuensi pada negara-negara yang tidak menghapus perbudakan modern,” jelas Kevin Blackstone.

“Ini benar-benar perhatian yang nyata dan tidak bisa diabaikan tanpa batas waktu,” tegasnya.

Melansir Macau Business, Kamis (6/5/2021), sejak pertengahan tahun lalu, Timor Leste ditempatkan pada peringkat dua dari tiga “daftar pantauan” yang digunakan oleh pemerintah AS untuk menentukan seberapa baik negara-negara memenuhi kewajiban mereka untuk memerangi perdagangan manusia.

Penurunan ke tingkat tiga berarti Amerika Serikat tidak dapat memberikan dukungan pembangunan kepada Timor Lorosae di bawah aturan yang ditetapkan di Washington.

“Biasanya, sebuah negara bisa tetap berada di daftar pantauan tingkat dua selama dua tahun. Jika Timor Lorosae ada dalam daftar itu lagi tahun ini, maka akan ada satu tahun lagi untuk menunjukkan kemajuan yang signifikan. Itu sampai pertengahan 2022,” jelasnya.

Menimbang bahwa negaranya “berada di jalur yang benar”, Blackstone mencatat bahwa pejabat yang dia ajak bicara dalam tiga bulan terakhir, sejak dia menyerahkan kredensial, menunjukkan “komitmen dan keterlibatan” dalam menangani masalah yang terus berlanjut.

Sebagai contoh, dan sebagai langkah “signifikan” pertama ia menyoroti informasi dari Kementerian Kehakiman bahwa RUU pembentukan komisi anti perdagangan manusia sudah disiapkan dan dikirim ke Dewan Menteri.

“Menurut saya ini adalah langkah yang signifikan untuk menciptakan entitas yang menangani masalah ini,” tegasnya.