Breaking News:

Salam Pos Kupang

Ironi Larangan Mudik

Hari ini Kamis 6 Mei 2021, pemerintah secara resmi melarang aktivitas mudik Idul Fitri 1442 Hijriah

Editor: Kanis Jehola
Ironi Larangan Mudik
DOK POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - Hari ini Kamis 6 Mei 2021, pemerintah secara resmi melarang aktivitas mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Larangan ini berlaku hingga Senin 17 Mei 2021. Hal ini termaktub dalam Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Isinya tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Kebijakan serupa ini sebelumnya juga dikeluarkan pemerintah saat Lebaran 2020 silam.

Tujuannya satu, menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Namun, apakah kebijakan ini efektif menekan virus yang telah menginveksi 1,69 juta per Rabu 5 Mei 2021 ini? Berkaca pada tahun 2020 silam di mana larangan mudik juga diterapkan, angka Covid-19 sesuai dengan data yang diungkap Presiden Jokowi justru naik 93 persen.

Ada beberapa catatan yang perlu dicermati terkait mengapa larangan mudik menjadi kurang efektif menekan angka Covid-19. Pertama, banyak warga yang tetap memilih mudik. Sepekan sebelum Idul Fitri 2020, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat, total 465.582 kendaraan telah meninggalkan DKI Jakarta melalui arah timur, barat, dan selatan.

Baca juga: Promo KFC Kamis 6 Mei 2021, Promo KFC Crazy Deal 5 Potong Ayam Cuma Rp 59ribuan

Baca juga: Arah dan Orientasi Pendidikan Vokasi

Lalu lintas tertinggi terjadi pada H-4 dengan 92.668 kendaraan yang meninggalkan Ibu Kota. Tahun ini, banyak masyarakat yang juga memilih mudik sebelum 6 Mei 2021. Karena memang tidak dilarang.

Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengaku tidak akan mempersulit masyarakat yang ingin pulang kampung sebelum jadwal pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Jadi, mudik tetap dilakukan masyarakat meski itu dilarang.

Kedua, aktivitas masyarakat jelang Lebaran khususnya di pusat-pusat perbelanjaan moderan dan pasar tradisional cukup tinggi. Hal ini didorong oleh hasrat pemenuhan kebutuhan Idul Fitri. Jika pemerintah lengah mengawasi, bukan tidak mungkin aktivitas belanja musiman ini juga menyumbang penambahan angka Covid-19.

Ketiga, di tengah Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), banyak masyarakat yang abai. Tidak mengindahkan imbauan protokol kesehatan (Prokes). Tidak semata tak menggunakan masker dan menjaga jarak, namun juga nekat menggelar pesta.

Baca juga: Jadwal MotoGP Le Mans Prancis 2021, Cek Klasemen dan Poin MotoGP 2021, Rossi dan Marquez?

Baca juga: Update Kode Redeem FF 6 Mei 2021, Buruan Klaim Kode Redeem Free Fire Terbaru

Contoh kasus, meski dilarang warga di Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) tetap menggelar pesta pernikahan. Akibatnya 50 positif Covid-19 dan 4 meninggal dunia. Sementara 46 santri yang mudik ke Kalbar juga positif Corona.

Jokowi pun menyebut jumlah kasus Covid-19 di Kalbar mulai meninggi. Begitu juga dengan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Jambi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.
Kita tentu menyadari harapan pemerintah bahwa larangan mudik ini untuk kepentingan jangka panjang. Sebab jika angka Covid-19 bisa ditekan, ditambah vaksin yang efektif sejauh ini, ekonomi bisa menggeliat jauh lebih cepat.

Namun, dari fakta di atas, sejatinya menekan angka Covid-19 tak semata soal larangan mudik. Tetapi juga bagaimana mengawal prokes dalam keseharian masyarakat kita lebih ketat. Ini tidak bisa ditawar. Jika tidak, upaya memerangi Covid-19, hanya mimpi di siang bolong. (*)

Kumpulan Salam Pos Kupang

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved