Breaking News:

Tiga Pejabat Pemprov NTT Dipolisikan Warga, Kaban Aset NTT Sony Libing : Kami Akan Lapor Balik

Tiga Pejabat Pemprov NTT Dipolisikan Warga, Kaban Aset NTT Sony Libing : kami akan lapor balik

POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, DR. Zet Sony Libing, M.Si saat ditemui di Labuan Bajo, Sabtu (18/4/2020). 

Tiga Pejabat Pemprov NTT Dipolisikan Warga, Kaban Aset NTT Sony Libing : kami akan lapor balik

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Tiga pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan tindak pidana pengrusakan.

Tiga pejabat tersebut terdiri dari Kepala Badan Aset Pemprov NTT, Zeth Sony Libing, Kepala Biro Hukum Pemprov NTT Aleks Lumba dan Kasat Pol PP Provinsi NTT, Kornelis Wadu.

Laporan yang dilayangkan Hendro P.S. Misnadin (43) warga RT.30/RW.13 kelurahan Kelapa Lima itu tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan dengan nomor STTL/B/120/IV/Res.1.10/2021/SPKT yang ditandatangani oleh Paurren SPKT Polda NTT, Iptu Sirilus Sadhu pada 29 April 2021.

Baca juga: Kendalikan Belalang -- Dinas Pertanian dan Pangan Sumba Timur Terapkan Sistem Shift

Baca juga: Di Kabupaten Sumba Timur, Belalang Serang Tanaman di Lewa Tidahu dan Lewa, Begini Kondisinya

Kepala Badan Aset Pemprov NTT, Zeth Sony Libing kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (4/5/2021) mengatakan pihaknya telah memberi keterangan dan klarifikasi kepada penyidik Polda NTT terkait laporan polisi tersebut.

Sony Libing bahkan menyebut akan membuat laporan terhadap Hendro P.S. Misnadin yang disebutnya telah melakukan penyerobotan atas lahan milik negara.

Sony Libing menjelaskan, pihaknya tidak menggusur tanah warga seperti yang dituduhkan dengan dalil perusakan itu. "Jelas kami tidak menggusur tanah warga," kata dia.

Ia menyebut, pihaknya hanya melakukan penertiban aset Pemda karena ada pihak tertentu yang melakukan okupasi dengan membangun tembok di areal tanah Pemda NTT di lokasi pembangunan Rumah Sakit Pusat, di Kelurahan Manulai 2 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

Sony Libing menjelaskan, pihaknya telah memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada yang bersangkutan untuk membongkar sendiri tembok tersebut karena menghambat pembangunan rumah sakit. Namun demikian, lanjut Sony Libing, peringatan itu tidak diindahkan.

"Jadi karena yang bersangkutan tidak membongkar maka kami membongkarnya," tegas dia.

Pemda, kata Sony Libing, memiliki status hukum yang kuat karena memiliki kwitansi jual beli dan pelepasan hak tahun 1983 dari tuan tanah Thomas Penun Limau.

Baca juga: Keracunan Pangan di Manggarai Timur Penyebabnya Masih Misteri, Simak Cerita Para Korban

Baca juga: Sejarah Lengkap Perayaan Waisak Umat Buddha Serta Makna Terdalamnya, Wajib Tahu Ya

Selain memiliki sertifikat dan bukti pelepasan hak, Pemprov NTT, kata Sony Libing juga telah menang perkara atas tanah tersebut di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi di Mahkamah Agung.

"Jadi kami memiliki status hukum atas tanah tersebut dan tercatat dalam aset pemerintah Provinsi NTT," pungkas dia. (Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved