Breaking News:

Yeskiel Santai Hadapi Mosi Tidak Percaya 21 Anggota Protes Ketua DPRD Kota Kupang

Anggota DPRD Kota Kupang menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe

Yeskiel Santai Hadapi Mosi Tidak Percaya 21 Anggota Protes Ketua DPRD Kota Kupang
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kupang, Yeskiel Loudoe.

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Anggota DPRD Kota Kupang menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe. Politisi PDIP tersebut dinilai tidak transparan dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab serta tidak menjaga marwah lembaga.

Mosi tidak percaya disampaikan 21 orang, terdiri dari 4 anggota Fraksi Golkar, 4 anggota Fraksi NasDem, 4 anggota Fraksi PKB. Berikutnya 3 anggota Fraksi Hanura, Gerindra dan PAN masing-masing dua orang serta Partai Perindo dan Partai Berkarya masing-masing satu orang.

Ada tujuh poin pernyataan sikap pengusul mosi tidak percaya, yang dibacakan Ketua Fraksi Gabungan, Dominggus Kale Hia.

Pertama, Ketua DPRD Kota Kupang tidak dapat menjalankan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana tertuang dalam tata tertib Pasal 36, di mana sejak pelantikan sampai saat ini belum pernah ada rapat koordinasi antara pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan dewan, baik dengan pimpinan komisi, pimpinan Badan kehormatan maupun pimpinan Bapemperda, termasuk dengan pimpinan fraksi-fraksi.

Baca juga: PDIP Cermati Situasi di DPRD Kota Kupang

Baca juga: Korban Keracunan Makanan Berangsur Pulih

Kedua, Ketua DPRD Kota Kupang dalam menjalankan agenda dan jadwal sidang II tahun 2020/2021 tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Ketiga, Ketua DPRD Kota Kupang dalam melaksanakan jadwal dan agenda Sidang II tahun 2020/2021 tidak mengundang anggota DPRD sebagaimana amanat tata tertib pasal 98 ayat 3.

Keempat, Ketua DPRD Kota Kupang tidak memfasilitasi agenda penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam tata tertib pasal 58.

Kelima, Ketua DPRD Kota Kupang tidak transparan dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai pucuk pimpinan DPRD Kota Kupang. Sampai saat ini belum ada rapat evaluasi kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan dan banyak pertanyaan dari anggota yang tidak dijawab secara pasti dari Ketua DPRD Kota Kupang.

Baca juga: Bocah Amarasi Tewas Di Kolam Ikan

Baca juga: Nekad Mesum di Kamar Hotel Pada Bulan Puasa, Pasangan ini Diamankan, Sang Pria Baru Lulus SMK 

Keenam, Komunikasi dan koordinasi intern lembaga tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar karena arogansi ketua DPRD Kota Kupang.

Ketujuh, Tidak menjaga marwah lembaga DPRD Kota Kupang karena dalam persidangan Ketua DPRD cenderung mengucapkan kata-kata kotor kepada mitra kerja (pemerintah) dengan selalu menyudutkan mitra dengan kata "kamu pencuri", "pembohong" dan "penipu". Ketua selalu membentak dan marah-marah dalam persidangan.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved