Breaking News:

Hari Ini Batas Pengiriman Data Dari Pemkab dan Pemkot se-NTT, Kalak BPBD NTT: Baru 9 Daerah

Hari ini batas pengiriman data dari Pemkab dan pemkot se-NTT, Kalak BPBD NTT: baru 9 daerah

Hari Ini Batas Pengiriman Data Dari Pemkab dan Pemkot se-NTT, Kalak BPBD NTT: Baru 9 Daerah
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
PLT Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pemprov NTT, Isyak Nuka (kanan)

Hari ini batas pengiriman data dari Pemkab dan pemkot se-NTT, Kalak BPBD NTT: baru 9 daerah

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Batas pengiriman data bagi korban bencana alam dari tingkat kabupaten/kota akan berkahir hari ini, Senin 26 April 2021 pukul 00.00 WITA. Diketahui hingga saat ini, 9 kabupaten/kota telah mengirimkan data untuk divalidasi.

"Saat ini ada 9 kabupaten yang telah mengirimkan data dan baru tiga yang tervalidasi. 9 kabupaten itu Sabu Raiju, Sumba Timur, Rote, kota Kupang, kabupaten Kupang, Malaka dan Lembata, Belu dan Ende. Tiga yang sudah divalidasi itu, Sumba Timur, kota Kupang dan Sabu Raijua," jelas PLT Kepala Pelaksana ( Kalak) BPBD Pemprov NTT, Isyak Nuka, Senin 26 April 2021.

Ia menerangkan, data untuk 9 kabupaten yang telah masuk merupakan data by name by addres yang belum di validasi oleh petugas di posko pemprov NTT.

Baca juga: Tanah Malasera Kembali Menjadi Tanah Pemda Nagekeo

Baca juga: MUI Sumba Timur Terus Ingatkan Umat Muslim Soal Protokol Kesehatan

Isyak juga menambahkan, saat ini posko di pemprov NTT terus memvalidasi data-data yang dikirimkan oleh daerah masing-masing dan akan menutup pengiriman data dari daerah tepat pukul 00.00 WITA.

Dijelaskannya, semua data kerusakan mempunyai kriteria tersendiri sesuai dengan instrumen petunjuk. Data yang masuk dan telah di validasi akan di usulkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT.

"Ada kriteria kerusakan, rusak ringan itu harus 0-30 persen kerusakannya, itu ada instrumennya," tandasnya.

Data by name dan by addres ini, kata Isyak, dimaksudkan agar proses penyaluran bantuan nantinya benar ditujukan kepada orang yang terdampak langsung atau korban bencana itu.

Untuk masyarakat yang belum terdata, ia mengarahkan agar melapor ke pemerintahan paling dekat yakni RT setempat dan dilanjutkan ke pihak BPBD.

Baca juga: Dukung Kasus Lurah Naikoten I, Seluruh RT/RW Meminta DPD Partai NasDem Pecat SB

Baca juga: Kapolres Malaka Pimpin Apel Kebangsaan, Ini Harapannya

Untuk penggantian data, dia menekan merupakan ranah dari petugas di kabupaten/kota.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved