Realitas Gender dan Partisipasi Politik Perempuan

Oleh :Philip Jehadom, Penulis dari Komunitas Scalabrinian

POS-KUPANG.COM - Eksistensi manusia melekat pada entre pour soi dan entre en soi. (Hiplunudin, 2019:15). Demikian Jean Paul Sartre membagi dua ragam keberadaan manusia.

Sartre memandang (eps) berada bagi dirinya merupakan entitas yang `berkesadaran' dan mampu berkonstruksi diri sebagaimana dikehendaki. Sebaliknya, (ees) berada dalam diri sendiri merupakan entitas yang `tak berkesadaran' dan menemui jati diri sebagaimana adanya.

Manusia tidak pernah terlepas dari dua hal tersebut di atas. Akan tetapi yang mesti kita kritisi, ada dipihak manakah (eps) dan (ees) teraktualisasi? Entah itu dalam eksistensi kaum lelaki atau kaum perempuan.

Selama ini kita sering menyaksikan fenomena kriminalitas di Negeri ini. Tindakan serupa sering dialami kaum perempuan. Ada begitu banyak masalah dialami mereka terkait pelecehan seksual, human trafiking, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hamil di luar nikah dan lain sebagainya marak terjadi. Semua itu, sejatinya menggambarkan identitas mereka (kaum perempuan) didiskriminasi. Mereka tampak terjebak dalam keberadaan (ees).

Baca juga: Peringati Hari Kartini, Ansy Lema-KPP Gelar Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan di Tiga Kabupaten

Baca juga: Warga Ende Meninggal di Hotel Elvin Waingapu Sumba Timur

Demikian Sartre menegasikan eksistensi manusia (kaum perempuan) sebagai makhluk tak berkesadaran. Kendati demikian, konsekuensinya kaum perempuan tak mengenal diri sebagaimana adanya. Mereka bereksis tapi diperlakukan tidak benar sebagaimana mestinya. Realitas vulgar Indonesia memperllihatkan ketidakadilan gender berlangsung tanpa henti.

Kita sering menilai kaum perempuan tak lebih dari sekadar makhluk yang didesain sewenang-wenang oleh kata perempuan. (Beauvoir, 1999). Benarkah demikian?

Asumsi semacam itu tampak pesimisme oknum tertentu yang melihat kaum perempuan tak berkemampuan pada tataran bidang tertentu. Sehingga akibatnya, jelas terjadi diskriminasi yang menomorduakan mereka.

Ada kalanya kita sering bertindak sewenang-wenang dan melabelkan mereka yang hanya memprioritaskan kepentingan pada ruang lingkup yang sangat kecil. Di samping itu, ada anggapan populer, perempuan cukup menjadi ibu rumah tangga, melayani suami dan mengurus anak.

Baca juga: BPJamsostek Realisasasikan Kenaikan Manfaat Beasiswa Hingga Rp 174 Juta untuk 2 Orang Anak

Baca juga: Miris, Dua Tahun Beruntun, Pansus LKPJ DPRD TTS Temukan Instalasi Air Bersih Fat Mubazir, Simak

Tugas mereka tidak jauh dari urusan keluarga dan persoalan di dalam keluarga. Sebetulnya tidaklah demikian. Menjadi suatu persoalan pelik apabila kita menganggap kaum perempuan seperti itu.

Kita juga menyaksikan langsung praktik dalam budaya patriarki yang menganggap maskulinitas lebih dominan ketimbang feminitas. Budaya ini sebetulnya menegasikan kaum perempuan sebagai suatu ketidaksempurnaan alam. (Hiplanudin, 2019: 20).

Demikian Socrates memandang sifat kaum perempuan dalam sistem hierarki sosial. Prespektifnya bahkan didukung oleh Aquinas yang menganggap perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna, diciptakan secara tidak sengaja.

Justru konsep seperti ini yang kita rombak, kemudian buktikan bahwa bukan hanya kaum lelaki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segalanya. Apabila kita merealisasikan konsep seperti ini, tentunya menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Praksis, kita skeptis jatuh dalam asumsi itu, mengganggap kaum perempuan rendah dan tak bisa berkompetitif.

Keadaan (ees) secara gamblang kita melihat posisi kaum perempuan berada dalam kerangka lawan jenis (perempuan tidak sadar diri berada untuk laki-laki). Hal itu tampak pada persoalan yang terjadi berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai (75 persen, 11.105 kasus). Situasi ini yang menggambarkan adanya intimidasi yang tak kunjung henti di Indonesia. Apalagi dengan adanya kebiasaan inferior (menganggap perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki).