Reshuffle Kabinet Jadi Isu Liar, Dedy Mawardi Bilang Begini: Jokowi Sebaiknya Bicara Agar Tak Gaduh

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Lantaran wacana perombakan kabinet hingga kini tak jelas juntrungnya, Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi terpaksa angkat bicara.

Dedy Mawardi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjelaskan rencana terkait wacana reshuffle kabinet pasca usulan merjer kemenristek dan kemendikbud dikabulkan DPR RI.

Dedy Mawardi mengatakan, sebaiknya ada penegasan apakah  kocok ulang kabinet atau tidak pasca peleburan dua kementerian tersebut.

Ataukah hanya ada pengisian kursi Menteri Investasi sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," kata Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis 22 April 2021.

Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasalnya, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat kepermukaan padahal wacana tersebut belum jelas kebenarannya.

Beberapa pihak menyebut beberapa nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek.

Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle.

Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik.

Karena itu lah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan.

Sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini.

"Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Dedy, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi.

Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang harus diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi misi Presiden.