Nadiem Makarim Tiba-Tiba Temui Megawati Soekarnoputri Di Tengah Sorotan Harus Didepak, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketika publik Indonesia ramai membicarakan reshuffle kabinet dan Mendikbud Nadiem Makarim menjadi sorotan, hal mengejutkan kembali terjadi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadien Makarim bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, figur yang mengantarkan Jokowi jadi Presiden Indonesia dua periode berturut-turut.

Kebersamaan Nadiem Makaraim dan putri Presiden Soekarno tersebut, dibagikan melalui instagram pribadi miliknya.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," kata Nadiem, Selasa 20 April 2021 seperti dikutip dari Kompas.TV.

Isu tentang kegagalan Nadiem Makarim tersebut lantas hangat dibicarakan di tengah-tengah wacana perombakan kabinet, menyusul bergabungnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek.

Nadiem juga disoroti karena hilangnya materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila serta tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Isu perombakan kabinet itu kian santer menyusul disebut-sebut bahwa reshuffle kabinet itu bakal dilakukan pada Rabu Pon atau Rabu Pahing pekan depan.

Terhadap isu reshuffle kabinet tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah membantah.

Ahmad Basarah Ungkap Isu Baru

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkapkan isi pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP yang juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Disebutkan, bahwa pertemuan tersebut membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Ahmad Basarah membantah jika disebutkan bahwa mata pelajaran Pancasila yang tidak masuk ke dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas itu menyebut bukan pelajaran wajib.

Menurut Ketua DPP PDIP itu, pelajaran Pancasila merupakan hal penting dalam sebuah negara.

"Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Basarah melalui keterangannya, Rabu (21/4/2021).