Fadli Zon Meradang, Kemendikbud Disusupi Ajaran Komunis, Cap Orde Baru & TNI Jadi Biang Kerok G 30 S
Saat ini kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI dikuliti para pengamat, termasuk politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Saat ini kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI dikuliti para pengamat, termasuk politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Ini terjadi karena lembaga tersebut dinilai telah disusupi ajaran komunis yang mempersalahkan orde baru dan TNI sebagai biang keladi peristiwa G 30 S atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 silam.
Polemik ini terjadi setelah Kemendukbud menghapus mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi.
Atas fakta-fakta itulah, politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan kekecewaannya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI seakan meradang ketika menyoroti pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Hilmar Farid tentang sejarang bangsa versi PKI.
Hilmar Farid, tandas Fadli Zon, menyebut Orde Baru dan TNI merupakan pihak bersalah.
Baca juga: Fadli Zon Puji Rizieq Shihab: Dari Balik Jeruji Besi, Mantan Pemimpin FPI Bisa Meraih Gelar Doktor
Baca juga: Fadli Zon Khawatirkan Nasib TMII, Dulu Diurus Keluarga Soeharto, Kini Diambil Paksa Presiden Jokowi
Sementara PKI disebut-sebut sebagai korban atas legitimasi pemerintahan Orde Baru.
Menurut Fadli Zon, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud itu mau membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para Jenderal TNI pada tahun 1965 silam.
"Dlm soal PKI, Dirjen Kebudayaan ini jelas bela sejarah versi PKI, menyalahkan Orde Baru n TNI. Tak akui PKI lakukan kudeta, malah PKI sbg korban," tulis Fadli Zon pada Rabu 21 April 2021.
"Ia tdk sebut G30S/PKI tp G30S saja, Ia cb menepis penyiksaan thd para Jenderal di Lubang Buaya dg hasil visum. Ia mau belokkan sejarah," tegas Fadli Zon.
Dalam postingan, Mustofa menyebutkan bahwa polemik yang terjadi di Kemendikbud Republik Indonesia itu, tidak mengejutkan.
Pasalnya, polemik yang demikian sudah terjadi sejak lama. Hal itu merujuk pada asumsi Hilmar Farid yang menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia.
Hilmar menyebut Orde Baru berdiri karena memanipulasi sejarah yang dimulai dengan G30S PKI pada 30 September 1965 silam.
Hilmar menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya menjadi korban dan dijadikan Soeharto sebagai alat untuk melegitimasi pemerintahan Orde Baru menggantikan Kepemimpinan Soekarno.
"Polemik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagi saya, TIDAK MENGAGETKAN SAMA SEKALI," tulis Mustofa.