Rizal Ramli Cap Sri Mulyani Sebagai SPG Bank Dunia, Pemicunya Bukan Pembayaran THR ASN Tapi Soal Ini
Ekonom senior, Rizal Ramli menyindir Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait besarnya utang Indonesia saat ini. Dia menyebut utang indonesia abnormal.
lihat foto
Said Didu Minta Pemerintah Bertobat
Sementara itu, mantan Sekretaris BUMN, Said Didu kembali menyoroti melonjaknya jumlah hutang negara.
Ia mengungkapkan, saat ini telah terjadi peningkatan jumlah utang secara signifikan.
ia juga mengungkapkan, pemerintah mencari cara agar jumlah utang yang ada kini, masih berada di angka 60an persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Salah satunya, dengan tidak memasukkan komponen utang publik lainnya, semisal utang BUMN dan utang Bank Indonesia, sehingga angka utang yang saat ini masih terkesan aman.
Hal itu Said Didu sampaikan saat melakukan wawancara dengan Hersubeno Arief di akun Youtubenya.
Said Didu menerangkan, sebenarnya saat ini kondisi utang publik Indonesia sudah tidak aman lantaran sudah berada di atas 80 persen dari PDB.
"Banyak informasi yang publik harus paham. Utang publik sekarang sudah di atas 80 pesen dari PDB"
"Utang publik adalah utang yang apabila terjadi kegagalan, maka pemerintah sebagai negara akan mengambil alih dan membayarnya," ujar Said Didu dikutip Warta Kota pada Senin 5 April 2021.
Said Didu lantas menjelaskan apa itu utang publik.
Baca juga: 6 Laskar FPI Jadi Tersangka, Said Dudu Heran: Mayat Kok Jadi Tersangka, Bagaimana Nanti Disidangkan?
Baca juga: Din Syamsudin Dituduh Jadi Tokoh Radikal, Fadli Zon, Said Dudu & Hidayat Nur Wahid Heran: Mustahil!
Menurutnya, utang publik terdiri dari tiga komponen, pertama utang pemerintah langsung yang saat ini sebesar Rp6,300 triliun, kemudian utang Bank Indonesia dan utang BUMN.
"Kalau dijumlah semua utang tersebut, sampai kuartal tiga 2020, jumlahnya sudah mencapai Rp 12 ribu triliunan. Itu sudah 80 persen dari PDB.
Apabila ditambahkan utang di kuartal 4 tahun 2020 dan kuartal pertama 2021, perkiraan saya utang mungkin sudah mencapai sekitar Rp 13,5 ribu triliun, mungkin sudah 82 atau 83 persen PDB. PDB kita terus menurun dan utang kita naik," terangnya
Said Didu menjelaskan, pemerintah 'sengaja' tidak memasukkan komponen utang BUMN dan Bank Indonesia untuk memposisikan utang di bawah 60 persen dari PDB.
"Yang selalu dikatakan pemerintah bahwa utang kita saat ini masih di bawah 60 persen PDB"
