Pemkot Kupang Usulkan Pembangunan Rumah Relokasi Tipe 36

Pemerintah Kota Kupang telah mendata warga yang akan direlokasi dan diusulkan Kementerian PUPR

Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Asisten II Setda Kota Kupang Elly Wairata 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Kota Kupang telah mendata warga yang akan direlokasi dan diusulkan Kementerian PUPR. Sehingga pelaksanaan pembangunan belum diketahui karena masih dalam tahap pengusulan baik jumlah maupun anggaran.

Asisten 2 Setda Kota Kupang, Elvianus Wairata, mengatakan hal ini ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (19/4/2021).

Elly begitu dirinya kerap disapa menyampaikan pasca badai seroja Pemerintah Kota Kupang menyiapkan lahan relokasi seluas tujuh hektar untuk warga yang terdampak dan tinggal di bantaran sungai. Data sementara 530 KK yang akan direlokasi di kelurahan Fatukoa.

Ia menyebutkan pemerintah Kota Kupang dan Balai Perumahan Pemukiman sudah deal mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk membangun rumah warga dengan tipe 30 atau 36. Tapi semua itu menjadi kewenangan Kementerian PUPR dengan target anggaran Rp 112 miliar yang bersumber dari Kementerian PUPR.

Baca juga: Berhasil Dalam Tugas, 8 Anggota Polisi di Sikka Diberi Penghargaan

Baca juga: Ketua DPD Partai Perindo Mabar Tepis Isu Dualisme Kepemimpinan

"Kita mencoba mengusulkan. Daerah menyiapkan lahan dan pernyataan bagi orang-orang yang akan direlokasi. Persoalan sekarang sering ketika orang mau direlokasi, ada yang tidak mau. Inikan menjadi tanggung jawab kita sebab lahan mereka tidak bisa ditinggali," tuturnya.

Diakuinya, sampai saat ini pemerintah belum melakukan sosialisasi bagi warga yang akan direlokasi. Karena Pemerintah masih mengejar data dan terkait usulan ke pemerintaj pusat sesuai dengan janji Presiden yang terkena dampak harus direlokasi dengan deadline waktu, setelah itu baru diinformasikan kepada warga.

Elly mengatakan ada tujuh kelurahan yang akan direlokasi, seperti Oebufu, Manulai, Liliba dan lainnya.

Para warga yang direlokasi, katanya berkaitan dengan Kementerian PUPR bukan BNPB.

Baca juga: Korban Bencana di Malaka Masih Butuh Sembako, Air Bersih dan Peralatan Dapur

Baca juga: Ka Seto Ungkap Terpanggil ke NTT Untuk Memulihkan Psiko Sosial Anak-anak Pasca Bencana

Ia menjelaskan bila dari BNPB ada bantuan stimulan bagi warga yang rumahnya rusak ringan Rp 10.000.000, rusak sedang Rp 25.000.000 dan rusak berat akan dibangun Rp 50.000.000.

"Jadi rusak ringan dan sedang dalam bentuk uang tunai, sedangkan Rp 50 juta dalam bentuk rumah," tuturnya.

Kata elly untuk data yang masuk dari kelurahan sudah mencapai 28 ribu lebih. Tapi kemungkinan tidak sampai 10 persen.

"Karena kriteria dari BNPB itu rumah beton yang atapnya terlepas masuk rusak ringan, rusak sedang tembok retak, atap terlepas dan rusak berat rumah roboh. Jadi meskipun dari lurah sudah mendata, tapi akan diverifikasi dari PU dan BNPB. Mereka sedang turun di enam kecamatan saat ini," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya sudah hari keenam tim turun ke lapangan untuk melihat langsung kerusakan yang terjadi, sehingga bisa berkembang. Misalnya rusak berat menjadi sedang, atau rusak ringan menjadi berat sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

"Tim juga dibantu dari PU, Perumahan Permukiman, LPM dan RT," tuturnya.

Selain itu, kata Elly, dirinya telah mengikuti RDP dengan DPRD kota Kupang untuk bantuan bagi kapal, perahu nelayan yang rusak. Total terdampak sekitar 191, tapi belum diverifikasi kerusakan yang terjadi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).

Berita Kota Kupang

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved