Pekan Ini Ahok Diprediksi Jadi Menteri Investasi, Fadhli Harahab Bilang Begini: Kayanya Dia Cocok

Ia menyampaikan, penggabungan dua kementerian tersebut tentunya akan berdampak pada reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Kemudian, pasti juga ada penunjukan menteri baru terkait pembentukan Kementerian Investasi.

Lalu siapa menteri yang akan duduk dikursi panas di kementerian yang baru tersebut?

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Fadhli Harahab menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini.

"Kementerian Investasi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru."

"Di sini peran menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya," kata Fadhli saat dihubungi, Kamis 15 April 2021.

Selain itu lanjutnya ada nama Abdullah Azwar Anas, Mantan Bupati Banyuwangi.

Pengalaman Azwar Anas memimpin Banyuwangi adalah modal untuk diaplikasikan di wilayah yang lebih besar atau di taraf nasional.

"Pembangunan Banyuwangi hari ini tak lepas dari perannya sebagai kepala daerah, mengembangkan UMKM dan pariwisata, tentu juga perannya dalam menarik investor untuk menggerakkan roda ekonomi di sana," ujarnya.

Namun demikian lanjutnya, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden, siapa pun yang terpilih harus menjalankan visi misi presiden di wilayah investasi.

"Itu hak presiden, saya kira beliau sudah menyiapkan kriterianya dan orang yang akan ditunjuknya," pungkas Fadhli.

Baca juga: Komut Pertamina Ahok Ketemu Gibran Malam-malam di Tempat Ini, Ternyata Bahas Ini, Soal Pilgub DKI?

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Ungkit Ahok Penista, Gugat Kasus Raffi Ahmad hingga Sean Gelael, Singgung Jokowi

Dilakukan Pekan Ini

Soal waktu reshuffle, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, yakin Jokowi akan melakukannya pada pekan ini.

"Saya yakini pekan ini. Kita tunggu saja sambil kita menunggu, karena apapun alasannya ini, kan, hak prerogatif Presiden," ujarnya, Selasa (13/4/2021), dilansir Tribunnews.

Menyusul persetujuan DPR RI soal pembentukan kementerian baru dan penggabungan dua kementerian, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis daftar menteri layak digantikan.